Di Tengah Rentetan Insiden Dugaan Keracunan, Adidaya Institute Rilis Survei Mayoritas Publik Ingin MBG Tetap Berlanjut

IDNVoice.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menghadapi tantangan serius terkait keamanan pangan. Rentetan laporan dugaan keracunan muncul di berbagai daerah, termasuk kasus yang kembali terjadi dalam beberapa hari terakhir. Namun, di tengah persoalan tersebut, survei nasional Adidaya Institute menunjukkan mayoritas publik masih menginginkan program MBG tetap dilanjutkan. 

Survei yang dilakukan pada 15–21 September 2026 itu mencatat 61,6 persen responden meminta MBG tetap dilanjutkan. Sementara itu, 66,5 persen menilai program unggulan pemerintah tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Direktur Eksekutif Adidaya Institute Rahman Toha Budiarto mengatakan temuan tersebut membantah anggapan bahwa masyarakat secara luas tidak menghendaki keberlanjutan MBG.

"Ini membantah narasi buruk yang menyebut program MBG justru tidak dikehendaki masyarakat. Sekitar enam dari 10 warga ingin program MBG dilanjutkan dan dua dari tiga orang warga merasa program ini bermanfaat," kata Rahman dalam keterangannya pada Kamis, 8 Oktober 2026.

Survei dilakukan secara tatap muka di 38 provinsi dengan melibatkan 1.240 responden. Tingkat margin of error tercatat 2,78 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. 

Tingkat pengenalan masyarakat terhadap MBG mencapai 93,4 persen. Sebanyak 69,9 persen responden menyatakan setuju dengan program tersebut, sedangkan 58,2 persen menilai MBG telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sekitar 63 persen responden juga mengakui adanya dampak langsung MBG bagi keluarga dan 63,4 persen meyakini program tersebut memberikan dampak terhadap perbaikan gizi.

"Itu artinya sebagian besar masyarakat menilai program MBG sesuai dengan kebutuhan publik dan berdampak baik pada kesehatan serta peningkatan gizi. Tentu saja itu bermakna masyarakat memahami tujuan MBG," tutur Rahman.

Namun, dukungan tersebut tidak berarti publik mengabaikan persoalan keamanan pangan. Dalam survei yang sama, 41 persen responden disebut masih khawatir jika anggota keluarganya menerima MBG. Sebanyak 83,9 persen responden memilih evaluasi, penutupan, hingga pemberian sanksi tegas terhadap dapur penyedia atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah. Hanya 11,9 persen yang menginginkan MBG dihentikan total. 

Kekhawatiran tersebut muncul di tengah berulangnya laporan dugaan keracunan setelah konsumsi MBG. Bahkan, satu SPPG di Kabupaten Bandung Barat dikaji untuk dicabut izin operasionalnya setelah diduga dua kali memicu kasus serupa.

Dari sisi penerima manfaat, survei mencatat 73,8 persen peserta didik telah menerima MBG. Sementara itu, sekitar 33,4 persen anak balita dan 25,5 persen ibu hamil disebut sudah menikmati program tersebut.

Penilaian terhadap menu juga relatif positif. Sebanyak 54,6 persen responden menilai menu MBG lebih bergizi dibandingkan makanan di rumah. Lebih dari separuh responden juga menilai menu MBG lebih baik dari sisi kualitas.

"Menu MBG dinilai lebih bergizi, lebih bervariasi dan lebih berkualitas daripada makanan di rumah," kata Rahman.

Survei juga memperlihatkan tuntutan masyarakat agar pelaksanaan MBG memberikan dampak ekonomi bagi daerah.

Sebanyak 78,8 persen responden ingin pelaku usaha lokal dan UMKM dilibatkan dalam penyediaan program MBG.

Ekonom Adidaya Institute Bramastyo Prastowo mengatakan mayoritas publik menginginkan bahan pangan MBG dibeli dari petani, nelayan, peternak, dan UMKM setempat.

Bram menyebut saat ini sekitar 40 ribu UMKM telah menjadi pemasok bahan pangan MBG. Rata-rata terdapat tiga UMKM yang menjadi pemasok di masing-masing SPPG pada setiap kabupaten dan kota di Indonesia.

"Secara faktual, MBG saat ini jadi pendorong konsumsi pemerintah dengan belanja barang senilai Rp54,4 triliun. MBG bahkan menjadi komponen yang tumbuh paling cepat pada kuartal I 2026," ungkap Bram.

Menurut dia, statistik pemerintah juga mencatat MBG telah membuka sekitar 987 ribu lapangan kerja langsung di dapur SPPG. Sebanyak 99 persen pekerja tersebut merupakan warga di sekitar SPPG.

Dari sisi pengelolaan program, sebanyak 55 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Badan Gizi Nasional (BGN). Sebanyak 52,9 persen juga yakin BGN mampu mengelola MBG dengan baik.

Direktur Politik dan Demokrasi Adidaya Institute Fadhli mengatakan tingkat kepuasan terhadap program MBG meningkat tiga poin setelah pergantian Kepala BGN.

Sementara itu, tingkat kepuasan terhadap kinerja Kepala BGN Sudaryono tercatat mencapai 68,8 persen. Sebanyak 76,1 persen responden juga menyatakan percaya terhadap kinerja Sudaryono.

"Lebih dari separuh warga puas dengan kinerja BGN. Mereka juga yakin BGN mampu menjalankan MBG dengan baik," ungkap Fadhli.

Temuan survei tersebut memperlihatkan adanya dua sisi persepsi publik terhadap MBG: dukungan terhadap keberlanjutan program masih kuat, tetapi persoalan keamanan pangan dan pengelolaan dapur tetap menjadi perhatian yang perlu dijawab pemerintah. [DR]