Prabowo Putuskan KDKMP Salurkan Bansos dan Jadi Offtaker Hasil Panen Petani

IDNVoice.com - Pemerintah memperkuat peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai ujung tombak penguatan ekonomi desa. Dalam rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15 Juli 2026), diputuskan bahwa KDKMP akan menjadi penyalur bantuan sosial (bansos) sekaligus offtaker hasil panen petani, terutama gabah, beras, dan jagung.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan keputusan tersebut menjadi bagian dari penguatan fungsi KDKMP sebagai infrastruktur pemerintah yang langsung menyentuh masyarakat desa.

"Koperasi Desa Merah Putih itu adalah infrastruktur pemerintah. Satu, infrastruktur apa? Untuk menyampaikan barang-barang yang bantuan, bantuan sosial, kemudian barang-barang subsidi, semua nanti melalui Koperasi Desa Merah Putih. Tadi sudah diputuskan," kata Zulhas saat jumpa pers usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu malam, 15 Juli 2026.

Selain menjadi jalur distribusi bansos dan barang bersubsidi, KDKMP juga diberi peran sebagai penyerap hasil panen petani ketika harga komoditas berada di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah.

"Nomor dua, (KDKMP) dia sebagai offtaker kalau harga seperti gabah, jagung, dan lain-lain di bawah harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah, maka koperasi, dia bisa offtaker sebagai pembeli dari produk-produk pertanian yang sudah ditentukan harganya oleh pemerintah," sambung Zulhas.

Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menegaskan peran KDKMP sebagai penyerap hasil panen tidak akan menggantikan keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurutnya, kedua lembaga justru akan berkolaborasi untuk memperkuat perekonomian desa.

"Para petani sesuai dengan potensi desa masing-masing karena jumlah desa banyak sekali 75.266 dengan berbagai potensi yang ada, tentu nanti masing-masing Kopdes bekerja sama dengan BUMDes memastikan semua produk desa itu sesuai dengan potensinya, akan dipastikan bisa mendapatkan manfaat bagi para penduduk desa," ujar Yandri.

Ia menjelaskan, sinergi antara KDKMP dan BUMDes diharapkan mampu mengoptimalkan potensi ekonomi di seluruh desa sesuai dengan karakteristik dan komoditas unggulannya masing-masing.

Lebih lanjut, Yandri mengatakan pemerintah akan terus memaksimalkan fungsi KDKMP agar seluruh potensi desa dapat dikelola secara produktif dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.

"Nanti kalau sudah jalan, kami pasti akan maksimalkan fungsinya melalui potensi desa masing-masing, pasti. Apalagi, yang dipakai kan Dana Desa, dan apalagi nanti dari keuntungan itu, ada 20 persen dari Kopdes itu akan menjadi pendapatan asli desa," ujarnya.

Menurut Yandri, skema tersebut akan mendorong pemerintah desa untuk memastikan keberhasilan operasional KDKMP karena dampaknya akan langsung dirasakan oleh desa. Selain menyumbang 20 persen keuntungan sebagai Pendapatan Asli Desa (PADes), 80 persen sisanya akan kembali kepada masyarakat desa, sehingga manfaat ekonomi dapat dinikmati secara luas. [DR]