Koalisi Buruh Dukung Prabowo Berantas Korupsi, Minta Aparat Tetap Solid

IDNVoice.com - Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi dan menindak tegas seluruh pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Dukungan tersebut disampaikan sebagai respons atas dinamika politik dan penegakan hukum yang berkembang dalam beberapa waktu terakhir.

Presiden Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia-Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia (PPMI-KBMI), Daeng Wahidin, menegaskan kaum buruh berada di belakang agenda pemberantasan korupsi yang dicanangkan Presiden Prabowo.

"Kami mendukung Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menuntaskan segala bentuk persoalan yang sudah diperlihatkan ke depan publik, yang di media sosial sudah ramai dan viral," kata Daeng dalam keterangannya pada Rabu, 15 Juli 2026.

Menurut Daeng, sikap Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia sejalan dengan pidato Presiden Prabowo pada peringatan Hari Koperasi Nasional yang menegaskan komitmen pemerintah dalam memerangi korupsi dan praktik oligarki.

"Kami dari koalisi besar mendukung penuh Bapak Prabowo Subianto memberantas korupsi, mengusut tuntas kasus-kasus korupsi, dan melawan oligarki, yang bersalah harus dihukum," ujarnya.

Senada dengan itu, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI), Mirah Sumirat, menekankan pentingnya soliditas antarlembaga penegak hukum dalam upaya pemberantasan korupsi.

Ia mengingatkan bahwa ego sektoral maupun konflik antarlembaga hanya akan melemahkan efektivitas penegakan hukum dan mengurangi kepercayaan masyarakat.

"Kami meminta dengan tegas agar TNI, Polri, dan Kejaksaan tetap menjaga soliditas dan kekompakan. Buruh dan rakyat membutuhkan penegakan hukum yang bersih, transparan, dan berkeadilan demi investasi yang sehat dan perlindungan pekerja," kata Mirah.

Selain mendukung sinergi aparat penegak hukum, Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia juga menyatakan dukungan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk memperkuat pemberantasan korupsi hingga praktik pungutan liar (pungli) yang masih terjadi di sektor industri.

Menurut koalisi, praktik korupsi dan pungli di lingkungan industri tidak hanya merugikan pelaku usaha, tetapi juga berdampak langsung terhadap para pekerja. Kondisi tersebut berpotensi memperburuk keuangan perusahaan hingga memicu terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Koalisi menilai pemberantasan korupsi yang dilakukan secara konsisten akan menciptakan iklim investasi yang sehat, meningkatkan kepastian hukum, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi dunia usaha dan tenaga kerja di Indonesia.

Sebagai informasi, Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia merupakan aliansi organisasi buruh yang terdiri atas 18 konfederasi buruh dan 157 federasi tingkat nasional yang menyatakan komitmen bersama dalam mendukung agenda pemberantasan korupsi di Indonesia. [DR]