Haedar Nashir: Korupsi Sudah Gawat Darurat, Presiden Prabowo Harus Pimpin Langsung Pemberantasannya

IDNVoice.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menilai korupsi di Indonesia telah memasuki tahap gawat darurat, sistemik, dan masif. Karena itu, ia mengusulkan tiga langkah strategis yang perlu segera dilakukan pemerintah agar upaya pemberantasan korupsi berjalan lebih efektif dan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan.

Haedar menegaskan langkah pertama adalah Presiden Prabowo Subianto perlu memimpin langsung agenda pemberantasan korupsi melalui seluruh institusi negara yang telah dibentuk.

"Karena sudah dalam tahap yang gawat darurat maka Presiden sebagai kepala eksekutif pemerintahan perlu langsung memimpin pemberantasan korupsi lewat institusi-institusi yang sudah dibangun. Karena ini levelnya sudah terstruktur, masif, dan sistemik," katanya dikutip dari Antara pada Selasa, 14 Juli 2026.

Menurut Haedar, kepemimpinan Presiden menjadi faktor penting dalam membangun ekosistem pemerintahan yang bersih. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten, kata dia, akan menjadi fondasi untuk menjaga kedaulatan negara sekaligus mewujudkan cita-cita Indonesia maju.

Ia meyakini apabila agenda pemberantasan korupsi dijalankan secara serius melalui penguatan institusi negara, Presiden Prabowo akan meninggalkan warisan kepemimpinan yang kuat bagi bangsa.

"Saya yakin Presiden akan dikenang sebagai tokoh sekaligus kepala negara yang meninggalkan legasi yang kokoh bagi bangsa karena berhasil melakukan pemberantasan korupsi melalui institusi yang ada," ujarnya.

Langkah kedua, lanjut Haedar, adalah memperkuat sinergi seluruh lembaga penegak hukum, mulai dari Polri, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga lembaga pengawas lainnya agar pemberantasan korupsi dilakukan melalui sistem yang terintegrasi.

"Karena hanya lewat sistem kita bisa melakukan pemberantasan korupsi dan menyelesaikan masalah-masalah kebangsaan lainnya. Tidak cukup hanya dengan ajakan moral, bahkan kekuatan agama pun memiliki batas ketika berhadapan dengan persoalan yang sudah terstruktur di dalam sistem," katanya.

Haedar menambahkan, keberhasilan berbagai program strategis pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, serta agenda pembangunan dalam Asta Cita sangat bergantung pada pemerintahan yang bersih dan penegakan hukum yang kuat. Karena itu, Presiden Prabowo perlu memimpin dengan komitmen politik yang kokoh bersama seluruh pengambil kebijakan.

"Dalam konteks itu, saya yakin tidak akan ada langkah-langkah yang saling menghambat satu sama lain karena ini menyangkut kepentingan bangsa dan negara," ujarnya.

Sebagai langkah ketiga, Haedar mengingatkan bahwa tidak ada institusi yang sepenuhnya sempurna. Namun, menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk melemahkan pemberantasan korupsi. Yang paling penting adalah adanya kemauan politik atau political will yang kuat untuk terus memperbaiki sistem.

"Dengan segala kekurangan dan kelemahan masing-masing, kita harus tetap berusaha mengoptimalkan peluang-peluang kebijakan. Yang penting kita bersama, kita bersatu, dan kita memiliki political will yang tinggi," katanya.

Ia kembali menegaskan pentingnya komitmen politik dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi.

"Tidak ada sapu yang sepenuhnya bersih. Yang penting ada political will yang optimal untuk kita semua melakukan langkah-langkah pemberantasan korupsi," katanya.

Di akhir pernyataannya, Haedar mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal agenda pemberantasan korupsi. Menurutnya, perang melawan korupsi merupakan perjuangan jangka panjang yang membutuhkan konsistensi, sinergi, dan percepatan.

"Mari kita terus menyuarakan dan jangan lelah karena pemberantasan korupsi dan penyelesaian berbagai persoalan kebangsaan merupakan pekerjaan jangka panjang. Tidak boleh ada pelambatan, tetapi harus ada akselerasi percepatan," pungkasnya. [DR]