Komisi IX DPR Desak Evaluasi Total Program MBG, Charles Honoris: Jangan Dipaksakan dengan Tata Kelola yang Keliru

IDNVoice.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendorong dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar kembali berjalan sesuai tujuan utamanya, yakni meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul selama implementasi program menjadi sinyal perlunya pembenahan tata kelola secara menyeluruh.

Pernyataan tersebut disampaikan Charles usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IX DPR RI bersama Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional, Konsorsium Mitra Makan Bergizi Gratis, dan Forum Investor 3T Sumatera Barat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Charles menegaskan, sejak awal Program MBG digagas sebagai upaya pemerintah mengatasi persoalan malnutrisi dan gizi buruk yang masih dialami sebagian anak Indonesia. Karena itu, pelaksanaan program harus benar-benar difokuskan pada wilayah dan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

"Tujuan utama dari program MBG yang dicanangkan oleh Bapak Presiden sekitar dua tahun yang lalu adalah memperbaiki kondisi gizi pada anak-anak Indonesia. Karena masih ditemukan ada anak-anak yang malnutrisi, ada anak-anak yang kondisinya gizi buruk, dan lain sebagainya," ujarnya pada Selasa, 14 Juli 2026.

Politikus Fraksi PDI Perjuangan itu menilai berbagai persoalan yang mencuat dalam pelaksanaan Program MBG tidak lepas dari lemahnya tata kelola pada periode sebelumnya. Salah satu yang disorot adalah penentuan titik pelaksanaan program yang dinilai tidak didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat.

"Artinya ini kan ada kesalahan tata kelola. Ada kesalahan penentuan titik oleh teman-teman di BGN di periode yang lalu. Asal-asalan. Maka dari itu ada kecurigaan bahkan dibuktikan ada jual beli titik dan lain sebagainya," tegas Charles.

Selain membenahi tata kelola, Charles juga menekankan pentingnya penyusunan cakupan penerima manfaat yang realistis dan disesuaikan dengan kemampuan negara. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar Program MBG dapat berjalan secara berkelanjutan tanpa mengabaikan tujuan utamanya dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

Di sisi lain, Charles menyampaikan keprihatinannya terhadap para mitra yang telah menginvestasikan modal untuk mendukung pelaksanaan Program MBG. Ia menegaskan para mitra tidak boleh menjadi pihak yang menanggung kerugian akibat persoalan tata kelola, sehingga pemerintah harus menghadirkan solusi yang adil.

"Saya berkomitmen bahwa Ibu-Bapak tidak boleh dirugikan. Negara harus mencari solusi. Tidak boleh rakyat dirugikan, tetapi program ini juga tidak boleh dipaksakan berjalan dengan desain yang seperti ini," tegasnya.

Charles berharap hasil evaluasi dapat menjadi dasar perbaikan menyeluruh sehingga Program Makan Bergizi Gratis benar-benar tepat sasaran, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi anak-anak Indonesia yang membutuhkan. [DR]