Bahlil Dorong Hilirisasi Tak Berhenti di Produk Setengah Jadi, Pengusaha Daerah Harus Jadi Tuan di Negeri Sendiri

IDNVoice.com - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah akan mempercepat hilirisasi sumber daya alam dengan menyinkronkan program lintas kementerian. Pemerintah juga mengkaji moratorium industri produk setengah jadi agar rantai pengolahan komoditas tidak berhenti di tengah jalan.

Bahlil mengatakan, hilirisasi harus mampu mengubah struktur ekonomi Indonesia dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, termasuk pengusaha lokal dan pelaku UMKM di daerah.

“Kalau kita ingin konsumsi terus, itu juga baik, tapi jangka panjang saya pikir itu akan mengalami suatu persoalan stagnasi pertumbuhan kita,” kata Bahlil dalam keterangannya pada Kamis, 8 Oktober 2026.

Bahlil mencontohkan pengolahan nikel yang saat ini telah dilakukan di dalam negeri melalui pembangunan smelter. Namun, sebagian besar produk yang dihasilkan masih berupa barang setengah jadi.

Produk tersebut kemudian dikirim ke luar negeri untuk diproses lebih lanjut dan kembali ke Indonesia dalam bentuk barang jadi. Kondisi ini dinilai menunjukkan rantai hilirisasi nasional belum sepenuhnya tuntas.

Karena itu, pemerintah ingin memutus rantai tersebut dengan mendorong industri pengolahan hingga menghasilkan produk akhir bernilai tambah tinggi di dalam negeri.

Sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM, Bahlil mengatakan kementeriannya akan menyelaraskan program Kementerian Investasi, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, serta kementerian lainnya.

Sinkronisasi tersebut mengacu pada peta jalan hilirisasi 28 komoditas yang mencakup empat sektor, yakni mineral, batu bara dan gas bumi, perikanan, serta pertanian, perkebunan, dan kehutanan.

Menurut Bahlil, pembangunan industri juga tidak boleh hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa. Kawasan industri perlu dibangun dekat dengan sumber bahan baku agar mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah.

Bahlil menyebut kebijakan penghentian ekspor bijih nikel dan kewajiban pembangunan smelter telah memberikan dampak signifikan.

Nilai ekspor nikel meningkat dari sekitar 3,3 miliar dolar AS pada 2017-2018 menjadi 34 miliar dolar AS pada 2023. Angka tersebut diperkirakan mencapai 38-40 miliar dolar AS pada 2026.

Namun, Bahlil menilai capaian itu belum cukup karena sebagian besar produk hasil smelter masih belum mencapai tahap hilir.

Dalam konteks hilirisasi, ia menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pemerataan manfaat, dan keberlanjutan sumber daya alam.

“Supaya pengelolaan sumber daya alam kita tidak gila-gilaan. Karena kami berpandangan bahwa negara ini diatur untuk berkelanjutan. Masih ada anak cucu kita yang harus kita wariskan kepada mereka,” ujarnya.

Di sektor energi, Bahlil mengungkapkan lifting minyak nasional saat ini berada di kisaran 600-610 ribu barel per hari. Sementara konsumsi mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari.

Untuk meningkatkan produksi, pemerintah menyiapkan tiga langkah, yakni intervensi teknologi pada sumur tua, kerja sama pengelolaan sumur idle, serta percepatan proyek yang rencana pengembangannya atau POD telah disetujui.

Salah satu proyek yang menjadi perhatian adalah Blok Masela yang kini memasuki tahap groundbreaking.

Pemerintah juga mendorong implementasi program B50. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menghentikan impor solar.

Selanjutnya, pemerintah menyiapkan mandatori campuran etanol 20 persen atau E20 pada 2027-2028 untuk menekan ketergantungan terhadap impor bensin.

Untuk sektor batu bara, pemerintah menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan melalui pengaturan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Bahlil juga menyoroti pentingnya pemerataan manfaat hilirisasi. Ia memastikan pemerintah memberikan ruang bagi pengusaha lokal berskala kecil maupun pelaku UMKM untuk ikut masuk dalam rantai ekonomi berbasis sumber daya alam.

“Jangan biarkan orang daerah menjadi penonton. Jadikan orang daerah itu menjadi tuan di negeri mereka sendiri,” tegasnya.

Menurut Bahlil, keberadaan industri di daerah penghasil bahan baku harus memberikan dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat setempat, bukan hanya meningkatkan aktivitas perusahaan besar.

Bahlil juga menanggapi adanya permintaan ekspor listrik dari sejumlah negara. Ia mengingatkan bahwa perdagangan energi tidak semata-mata berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi geopolitik.

Karena itu, Indonesia harus menjaga posisi tawarnya dalam setiap kerja sama energi.

“Boleh kita ekspor. Yang penting harganya kita yang tentukan,” ujarnya.

Di sisi lain, Bahlil memastikan pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi tidak akan menambah beban keuangan negara.

Seluruh kebutuhan anggaran kementerian tersebut menggunakan anggaran Kementerian ESDM, dengan satu DIPA dan satu gaji menteri. [DR]