Sinyal Reshuffle? Jubir Gerindra Soroti Kinerja Mendes Yandri, Mendagri Tito, dan Menhut Raja Juli

IDNVoice.com – Juru Bicara Partai Gerindra sekaligus anggota DPR RI, Kamrussamad, menyoroti kinerja sejumlah menteri terkait penjelasan kebijakan pemerintah dan tindak lanjut aspirasi masyarakat. Nama yang disinggung antara lain Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Ia menilai penjelasan mengenai tudingan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengurangi dana desa perlu disampaikan secara lebih jelas kepada masyarakat.

Menurutnya, perubahan nomenklatur dan mekanisme penyaluran anggaran tidak serta-merta berarti anggaran yang diperuntukkan bagi desa dihilangkan. Yandri Susanto diketahui merupakan kader Partai Amanat Nasional (PAN).

"Betul, secara nomenklatur anggaran desa digeser, tetapi APBN-nya tetap sampai ke desa. Kalau dana desa itu sampai di desa paling cepat bulan April di tahun berjalan, sekarang dengan perubahan APBN, pada minggu pertama bulan Januari di tahun berjalan sudah tiba di desa melalui apa? Melalui program prioritas," jelas Kamrussamad sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Akbar Faisal pada Jumat, 30 Oktober 2026.

Selain persoalan dana desa, Kamrussamad menyinggung Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ia mengatakan, terdapat aspirasi publik mengenai mitigasi risiko yang menurutnya belum dipersiapkan secara memadai.

Kamrussamad menegaskan bahwa pemerintah perlu terbuka terhadap kritik masyarakat, terutama ketika kinerja sejumlah menteri dan kepala badan dinilai belum memenuhi harapan publik.

"Kita harus terbuka menerima kritikan dari publik. Karena kalau sampai begitu banyak menteri, banyaknya kepala badan tidak bisa memenuhi ekspektasi publik, Bang Akbar bisa bayangkan," ujarnya.

Menurutnya, aspirasi masyarakat perlu menjadi bahan evaluasi agar pelaksanaan kebijakan pemerintah dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Lebih lanjut, Kamrussamad mendesak Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dipimpin Rachmat Pambudy agar lebih aktif menyelaraskan visi dan misi pemerintah dengan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).

Ia menilai Bappenas memiliki peran penting untuk memastikan program pemerintah berjalan selaras dengan perencanaan dan kebutuhan masyarakat.

"Kementerian ini punya hak penuh untuk mengatakan ini tidak sinkron, ini sinkron, ini boleh. Dalam posisi Bappenas ini, kita minta dia lebih aktif mengambil peran ke depannya," ungkapnya.

Kamrussamad juga mencontohkan perlunya penjelasan mengenai pelibatan TNI dalam pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

"Misalnya, perlu ada penjelasan kenapa TNI dilibatkan dalam pembangunan KDMP," tambahnya. [DR]