IDNVoice.com – Juru Bicara Partai Gerindra sekaligus anggota DPR RI, Kamrussamad, menyoroti kinerja tiga menteri dari Partai Golkar yang dinilainya perlu memberikan dukungan lebih optimal terhadap agenda Presiden Prabowo Subianto. Ketiga menteri tersebut adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, serta Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman.
Kamrussamad menyoroti sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat, mulai dari pemadaman listrik dan polemik bahan bakar minyak (BBM), pemberantasan judi online dan pinjaman online ilegal, hingga tindak lanjut kebijakan penurunan suku bunga kredit UMKM.
Kamrussamad menyinggung persoalan pemadaman listrik yang disebut telah berlangsung selama 10 bulan dan berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi daerah.
"Kementerian teknis yang berkaitan dengan layanan publik, seperti pemadaman listrik yang sudah 10 bulan berjalan. Karena itu bisa merusak rantai pasok ekonomi di daerah-daerah," kata Kamrussamad melalui kanal YouTube Akbar Faizal sebagaimana dikutip IDNVoice pada Jumat, 30 Oktober 2026.
Meski Direktur Utama PLN sebagai operator sekaligus distributor telah diganti, ia menilai peran menteri sebagai regulator tetap penting. Akbar Faizal kemudian menyela dengan menyebut nama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
"Maksud Anda adalah Menteri ESDM," ujar Akbar.
Kamrussamad melanjutkan, polemik BBM juga berpotensi mengganggu rantai pasok ekonomi di daerah. Menurutnya, keluhan masyarakat harus menjadi perhatian seluruh partai politik, bukan hanya Gerindra.
"Saya tadi menempatkan kriteria keempat, aspirasi publik. Kalau kami sebagai anggota partai menyerap aspirasi itu, itu harus juga diserap oleh seluruh partai yang ada. Bukan cuma kami," tuturnya.
Ia mengingatkan, gangguan rantai pasok dapat memengaruhi aktivitas ekonomi dari sisi permintaan maupun penawaran, sekaligus mengurangi kepercayaan investor domestik dan global.
"Itu yang bahaya sekali. Dan kalau itu terjadi, memengaruhi kepercayaan investor, investor global maupun domestik. Akhirnya mereka jadi wait and see," lanjutnya.
Selain sektor energi, Kamrussamad menyoroti persoalan judi online dan pinjaman online yang menjerat masyarakat. Ia mengaitkan persoalan tersebut dengan fungsi regulasi dan pengawasan Kementerian Komunikasi dan Digital di bawah Meutya Hafid. Menurutnya, kewenangan regulator perlu dimanfaatkan secara optimal untuk menutup akses terhadap aktivitas ilegal.
"(Itu berkaitan dengan Kementerian Komdigi) sebagai fungsi regulatornya," tuturnya.
Sorotan berikutnya diarahkan kepada Menteri UMKM Maman Abdurrahman, khususnya terkait tindak lanjut arahan Presiden Prabowo mengenai penurunan suku bunga pinjaman bagi pelaku UMKM.
Kamrussamad mengingatkan bahwa Presiden pernah menyampaikan di hadapan parlemen agar suku bunga pinjaman UMKM diturunkan karena selama ini berada di atas 20 persen. Namun, ia mempertanyakan sejauh mana arahan tersebut telah ditindaklanjuti oleh kementerian terkait dan lembaga keuangan.
"Sekarang sudah enam bulan. Kita belum tahu lembaga keuangan mana yang sudah menurunkan suku bunga untuk UMKM menjadi single digit. Di mana fungsi kementerian yang bisa memfasilitasi tindak lanjut aspirasi yang disampaikan presiden ini kepada lembaga-lembaga keuangan?" jelasnya.
Kamrussamad menilai, tindak lanjut aspirasi publik dan kebijakan Presiden perlu menjadi perhatian agar program pemerintah dapat berjalan sesuai tujuan. [DR]