PKS Bangun Komunikasi dengan PDIP, Bahas Usulan Hak Angket Ijazah Gibran

IDNVoice.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mulai menjalin komunikasi dengan sejumlah partai politik di DPR untuk membahas aspirasi masyarakat terkait usulan hak angket polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Salah satu partai yang telah diajak berkomunikasi adalah PDI Perjuangan (PDIP), yang disebut menyambut baik aspirasi tersebut.

Sekretaris Jenderal DPP PKS M Kholid mengatakan, komunikasi terakhir dilakukan dengan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto.

"Terakhir komunikasi dengan sekjen PDIP Mas Hasto. Beliau sampaikan PDIP menyambut baik aspirasi publik terkait Ijazah Gate ini," kata Kholid kepada wartawan pada Rabu, 28 Oktober 2026.

Ia menegaskan, PKS akan terus menjalin komunikasi dengan partai politik lainnya untuk mengetahui respons terhadap usulan tersebut.

"Nanti kita liat respons kawan kawan lainnya di DPR ya. Kita terus akan jalin komunikasi dengan semua pihak ya," ujarnya.

Sebelumnya, Hasto menyatakan PDIP membuka ruang dialog untuk menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ijazah Gibran. Ia menilai putusan tersebut mengingatkan publik pada Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai syarat usia calon presiden dan wakil presiden.

"Kami membuka ruang untuk dialog. Karena bagaimanapun juga keputusan Mahkamah Konstitusi terang benderang mengingatkan kepada kita bahwa melalui keputusan MK Nomor 90 Tahun 2023 itu adalah upaya sengaja abuse of power, bukan hanya pelanggaran etik, tapi itu adalah suatu bagian dari pelanggaran pidana yang mempergunakan hukum kekuasaan," kata Hasto pada Minggu, 25 Oktober 2026.

Hasto juga menyoroti persoalan persyaratan pendidikan calon wakil presiden. Menurutnya, MK tidak menemukan ijazah yang dimaksud dalam pemeriksaan terkait pemenuhan syarat pendidikan minimum tersebut. Ia menilai persoalan syarat usia dan pemenuhan persyaratan ijazah berkaitan dengan etika, moral, serta keteladanan pejabat negara di hadapan publik.

"Ketika dua hal ini telah dilanggar, yaitu dari aspek usia dan juga pemenuhan syarat minimum untuk ijazah, maka ini sudah menyentuh aspek etika, moral, dan keteladanan seorang pejabat negara di muka publik," kata Hasto.

Hingga kini, PKS menyatakan masih menjalin komunikasi dengan berbagai pihak untuk mengetahui respons fraksi-fraksi di DPR terhadap aspirasi hak angket tersebut. Perkembangan komunikasi politik ini menjadi bagian dari dinamika pembahasan polemik ijazah Wakil Presiden Gibran di parlemen. [DR]