IDNVoice.com – Kajian Electoral Politics & Public Opinion Studies (EPPOS) PolGov Universitas Gadjah Mada (UGM) menyoroti perubahan gaya komunikasi Presiden Prabowo Subianto selama dua tahun kepemimpinannya, periode Oktober 2024 hingga Oktober 2026. Penelitian tersebut mencatat durasi pidato yang meningkat hampir tiga kali lipat, disertai temuan 311 insiden ucapan yang dikategorikan mulai dari kurang pantas hingga sangat tidak pantas.
Koordinator EPPOS PolGov UGM, Arya Budi, mengungkapkan bahwa tim peneliti mendokumentasikan 166 pidato publik Prabowo dengan total durasi mencapai 80,6 jam. Dari keseluruhan waktu tersebut, acara kenegaraan menyumbang 34,4 jam atau 42,7 persen, pidato mengenai program pemerintah mencapai 29,1 jam atau 36,2 persen, sedangkan tema politik dan kemasyarakatan berlangsung selama 17 jam atau 21,1 persen.
Peningkatan durasi pidato terlihat ketika membandingkan semester pertama dengan semester keempat masa kepemimpinan Prabowo. Pada Oktober 2024 hingga April 2025, total durasi pidato tercatat sekitar 9,9 jam. Angka itu meningkat menjadi 29,2 jam pada periode April hingga Oktober 2026.
"Jadi semester pertama dari Oktober 2024 sampai April 2025, jika kita hitung total pidato itu ada sekitar 9,9 jam tapi di akhir (semester empat April-Oktober 2026), 29,2 jam. Jadi durasi pidatonya meningkat," kata Arya dalam peluncuran kajian bertajuk Dua Tahun di Podium pda Senin, 26 Oktober 2026.
Menurut kajian tersebut, peningkatan durasi pidato juga diikuti perubahan fokus pembahasan. Porsi pidato yang menjelaskan program pemerintah meningkat dari 12 persen menjadi 51 persen.
Namun, peneliti juga mencatat penurunan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo. Berdasarkan rata-rata 29 survei opini publik yang dihimpun dalam kajian, tingkat kepuasan masyarakat turun dari kisaran 80,5 persen menjadi 58 persen. Angka tersebut merupakan hasil kompilasi survei, bukan pengukuran langsung dari analisis pidato.
Selain durasi dan tema, penelitian EPPOS PolGov UGM menelaah penggunaan bahasa Prabowo di ruang publik. Peneliti menemukan 311 insiden ucapan yang dikategorikan kurang pantas hingga sangat tidak pantas dalam 84 pidato.
Ucapan yang dicatat antara lain kata-kata kasar seperti "Ndasmu", "brengsek", dan "bajingan". Penelitian juga memasukkan pelabelan terhadap pengkritik, seperti "pakar sesat" dan "saking pintarnya jadi goblok".
Selain itu, peneliti mencatat pernyataan yang menuding demonstran "dibayar koruptor", serta ucapan bernada ancaman, seperti "daripada kau cekek, lebih baik saya cekek aja kau".
Dari total 311 insiden tersebut, sebanyak 214 dikategorikan kurang pantas, 78 tidak pantas, dan 19 sangat tidak pantas. Jumlah temuan meningkat dari 105 insiden pada tahun pertama menjadi 206 insiden pada tahun kedua, seiring bertambahnya durasi pidato. Meski demikian, frekuensinya disebut relatif stabil pada angka satu insiden per seribu kata.
Sebanyak 222 insiden atau 71,4 persen ditemukan dalam acara kenegaraan dan program pemerintah yang disiarkan melalui kanal resmi.
"Ucapan tidak pantas adalah pola yang menetap, bukan insidental. Jadi dia tidak hanya ada di satu pidato, tapi terjadi berulang terus-menerus," kata Arya pada Senin, 26 Oktober 2026.
Arya turut menyoroti penggunaan forum formal pemerintahan untuk merespons kritik terhadap presiden. Berdasarkan hasil penelitian, 49,8 persen dari seluruh insiden dan 53,6 persen insiden yang masuk kategori berat menyasar pengkritik serta masyarakat sipil.
"Sasarannya pengkritik tapi panggungnya forum negara. Pengkritik umum (71) adalah sasaran terbesar, disusul pejabat/birokrat sendiri (41) dan akademisi/orang pintar (38)," ujarnya.
Kajian tersebut juga menemukan kecenderungan retorika Prabowo yang dinilai semakin populis dan antagonistik. Peneliti mendeteksi penguatan narasi yang membagi kelompok menjadi pihak "rakyat yang bersih" dan kelompok "elit atau pihak asing yang jahat".
Menurut Arya, pertentangan narasi antara kelompok "kita" dan "mereka" semakin tajam. Rata-rata skor antagonisme dalam pidato Prabowo disebut meningkat 34 persen dalam setahun.
Penelitian EPPOS PolGov UGM tersebut dilakukan selama dua bulan melalui pengumpulan rekaman pidato, penyusunan transkrip, serta pengategorian pernyataan. Proses analisis menggunakan pengodean manual, bantuan model bahasa besar (large language model/LLM), dan analisis statistik.
Temuan ini memberikan gambaran mengenai perubahan pola komunikasi presiden di ruang publik selama dua tahun kepemimpinannya. Peneliti menyoroti bukan hanya bertambahnya waktu yang digunakan untuk berpidato, tetapi juga pilihan bahasa, sasaran kritik, serta kecenderungan retorika yang muncul dalam forum resmi pemerintahan. [DR]