Dari SBY ke Prabowo: Isu Penyadapan Kembali Mengguncang Istana, Ini Pernyataan Keduanya

IDNVoice.com – Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat bicara mengenai situasi politik nasional menyusul dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret nama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. SBY menyampaikan keprihatinannya dan meminta Prabowo menghidupkan kembali politik yang berkeadaban.

Melalui akun X resminya, SBY mempertanyakan kondisi politik Indonesia yang dinilainya semakin mengkhawatirkan. Ia menyayangkan apabila perebutan kekuasaan membuat segala cara dianggap dapat dibenarkan, tanpa mempertimbangkan aspek moral dan etika.

"Kok jadi begini negara kita. Kok begini liar politik kita. Sepertinya untuk mendapatkan kekuasaan (political power) cara apapun dibenarkan. Tidak peduli baik atau buruk. Bermoral atau tidak bermoral. Saya khawatir kalau akhirnya rakyat merasa takut dan tidak tenteram hidup di negaranya sendiri," tulis SBY pada Rabu, 4 November 2026.

SBY juga menyampaikan pesan khusus kepada Presiden Prabowo agar mengembalikan praktik politik yang menjunjung tinggi etika, moral, dan kepentingan rakyat. Menurutnya, situasi yang berkembang saat ini menjadi momentum penting bagi Prabowo untuk menjalankan amanah sejarah.

"Sebagai warga bangsa yang sangat mencintai negeri ini, seperti juga warga negara Indonesia yang lain, saya bermohon kepada Presiden Prabowo untuk menghidupkan kembali politik yang berkeadaban. Ini panggilan sejarah. Ini amanah rakyat. Semoga Tuhan memberikan kekuatan dan tuntunan kepada Pak Prabowo untuk menjalankan misi mulia ini," lanjutnya.

Pernyataan SBY tersebut juga menarik jika dikaitkan dengan pengalaman Indonesia menghadapi skandal penyadapan pada 2013. Saat itu, hubungan diplomatik Indonesia-Australia sempat memanas setelah terungkapnya operasi intelijen Australia terhadap SBY.

Kasus tersebut mencuat pada November 2013 setelah ABC Australia dan Guardian Australia memublikasikan dokumen rahasia yang dibocorkan Edward Snowden, mantan kontraktor Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA).

Dokumen itu mengungkap bahwa intelijen Australia melalui Defence Signals Directorate (DSD) memantau aktivitas telepon seluler SBY selama 15 hari pada Agustus 2009. Mereka mengumpulkan catatan panggilan untuk mengetahui siapa saja yang menghubungi dan dihubungi Presiden.

Australia bahkan dilaporkan berupaya menyadap isi percakapan telepon SBY, meskipun upaya tersebut disebut gagal karena panggilan berlangsung kurang dari satu menit.

Pengawasan tidak hanya menyasar SBY, tetapi juga Ibu Negara Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, serta sejumlah pejabat tinggi pemerintahan.

Pemerintah Indonesia merespons keras terbongkarnya operasi tersebut. Pada 18 November 2013, SBY menginstruksikan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menarik Duta Besar RI untuk Australia, Nadjib Riphat Kesoema, sekaligus meminta Canberra memberikan klarifikasi resmi.

Hubungan kedua negara mulai mencair pada Mei 2014 setelah Australia menunjukkan komitmen membahas kode etik hubungan bilateral dan SBY memerintahkan Duta Besar RI kembali bertugas di Canberra.

Saat skandal penyadapan Australia terhadap dirinya mencuat, Prabowo yang saat itu belum menjadi presiden juga pernah menyampaikan pandangannya melalui akun Twitter (sekarang X) resminya.

"Mengenai penyadapan, sikap saya: Jika harta kita dicuri, jika informasi kita dicuri, apakah itu salah pencuri atau salah kita sendiri?" tulis Prabowo pada Minggu, 24 November 2013.

"Jika kita tidak mau harta kita, informasi kita dicuri oleh orang lain, tentu kita harus bertindak cerdas dan menutup semua celah," lanjut Prabowo.

Kini, ketika Prabowo justru menjadi sasaran dugaan penyadapan yang menyeret nama Listyo Sigit, pernyataan lama Prabowo dan pesan terbaru SBY kembali menjadi sorotan. Keduanya menempatkan persoalan keamanan informasi, etika politik, dan perlindungan kepentingan negara sebagai isu penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. [DR]