Kepercayaan Publik terhadap Prabowo Bisa Menurun jika Kinerja Menteri Tak Maksimal

IDNVoice.com – Kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto dinilai berpotensi menurun apabila para menteri dan pimpinan lembaga negara tidak mampu menunjukkan kinerja yang menjawab persoalan masyarakat. Evaluasi terhadap tata kelola pemerintahan, ketepatan penyaluran bantuan, hingga dampak kebijakan ekonomi terhadap keluarga menjadi sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian pemerintah.

Direktur Eksekutif FIXPOLL Indonesia, Mohammad Anas RA, mengatakan kinerja jajaran pemerintah menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan nasional. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan berbagai program dan kebijakan tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Kepercayaan publik terhadap presiden Prabowo Subainto akan menurun jika Menteri dan pimpinan Lembaga tinggi negara tidak memberikan performa kinerja yang baik Mulai tata Kelola, bantuan tepat sasaran dan dampak perbaikan ekonomi keluarga," ucapnya pada Minggu, 25 Oktober 2026.

Anas menilai, evaluasi publik tersebut perlu direspons melalui penguatan kebijakan ekonomi dan perbaikan pelaksanaan program pemerintah. Penyaluran bantuan, misalnya, perlu dipastikan tepat sasaran agar masyarakat yang membutuhkan benar-benar memperoleh manfaat.

Selain itu, pemerintah perlu mendorong agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata, termasuk oleh keluarga di daerah. Menurutnya, kualitas belanja negara juga harus ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka menengah yang inklusif.

Ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi, baik pada tingkat makro maupun mikro, agar manfaat pertumbuhan ekonomi dan program hilirisasi tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu, tetapi turut dirasakan masyarakat di berbagai daerah.

"Memastikan stabilitas makro-mikro agar distribusi manfaat dari pertumbuhan ekonomi dan hilirisasi sepenuhnya dirasakan ditingkat daerah dan mengantisipasi resiko eksternal seperti konflik global yang dapat mengganggu rantai pasok kebutuhan energi, fluktuasi nilai tukar rupiah untuk mewaspadai pengelolaan utang negara," pungkasnya.

Anas juga mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi berbagai risiko eksternal yang dapat memengaruhi perekonomian nasional. Konflik global berpotensi mengganggu rantai pasok energi, sementara fluktuasi nilai tukar rupiah dan pengelolaan utang negara memerlukan perhatian agar stabilitas ekonomi tetap terjaga.

Menurutnya, konsistensi pemerintah dalam memperbaiki tata kelola, meningkatkan efektivitas belanja negara, dan memastikan manfaat pembangunan dirasakan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto. [DR]