IDNVoice.com – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid memperoleh 29,6 persen pilihan responden sebagai menteri perempuan paling menonjol dalam survei nasional Indopol Survey menjelang dua tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih pada 21 Oktober 2026.
Tak hanya itu, Meutya juga mendapat penilaian dari responden terkait penampilannya di forum internasional dan kemampuannya menyampaikan kebijakan pemerintah. Dalam kategori menteri yang dinilai paling meyakinkan saat tampil di forum internasional, Meutya memperoleh 21,8 persen, berdasarkan survei terhadap daftar 48 menteri kabinet.
Sebagaimana dikutip dari rilis Indopol Survey yang diterima di Jakarta, Senin (19 Oktober 2026), Meutya juga menempati posisi kedua dalam kategori menteri paling komunikatif menjelaskan kebijakan pemerintah dengan perolehan 15,4 persen. Posisi pertama ditempati Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dengan 34,8 persen.
“Meutya memiliki modal visibilitas yang kuat di kategori menteri perempuan,” demikian catatan Indopol dalam laporan survei tersebut.
Dalam kategori menteri perempuan paling menonjol, Meutya memperoleh persentase lebih tinggi dibandingkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi sebesar 7,6 persen, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana sebesar 6,6 persen, serta Menteri PAN-RB Rini Widyantini sebesar 5,3 persen.
Dukungan terhadap Meutya tercatat di berbagai kelompok responden berdasarkan wilayah, usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan. Persentase tertinggi berasal dari Bali dan Nusa Tenggara sebesar 56,6 persen, serta kelompok Generasi X berusia 44–59 tahun sebesar 47,1 persen.
Di Pulau Jawa, wilayah dengan jumlah responden terbanyak, Meutya memperoleh 30,5 persen. Sementara itu, dukungan dari responden berpendidikan S1 ke atas mencapai 34 persen, dibandingkan lulusan SMA sebesar 21,6 persen.
Berdasarkan jenis kelamin, Meutya dipilih oleh 31,1 persen responden laki-laki dan 28,1 persen responden perempuan.
Dalam kategori menteri yang dinilai paling meyakinkan saat tampil di forum internasional, termasuk dari aspek kemampuan berbahasa Inggris, Meutya memperoleh 21,8 persen. Dalam kategori ini, Agus Harimurti Yudhoyono mendapat 10,7 persen.
Berikutnya, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir memperoleh 6,9 persen, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani sebesar 4,5 persen, serta Menteri Luar Negeri Sugiono sebesar 4,4 persen.
Dukungan terhadap Meutya dalam kategori tersebut mencapai 34 persen di Bali dan Nusa Tenggara serta 31,4 persen di Maluku dan Papua. Berdasarkan karakteristik responden, persentasenya lebih tinggi pada kelompok perempuan sebesar 24,1 persen dan responden berpendidikan S1 ke atas sebesar 24,3 persen. Namun, di Kalimantan, Agus Harimurti Yudhoyono memperoleh 29,5 persen.
Indopol menilai rekam jejak Meutya sebagai jurnalis dan mantan Ketua Komisi I DPR RI yang membidangi urusan luar negeri turut menjadi konteks persepsi publik terhadap kapasitasnya mewakili Indonesia di panggung internasional.
Selain menilai figur menteri, survei Indopol juga memotret ingatan masyarakat terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk perlindungan anak di ruang digital.
Sebanyak 5 persen responden secara spontan menyebut kebijakan pembatasan akses media sosial bagi anak ketika diminta menyebutkan satu kebijakan pemerintah yang mereka ingat.
Angka tersebut mendekati program Sekolah Rakyat yang disebut oleh 5,6 persen responden. Sementara itu, bantuan sosial dan subsidi disebut 3 persen responden, ketahanan pangan 1,8 persen, serta hilirisasi dan energi sebesar 1,3 persen.
Kebijakan pembatasan akses anak di ruang digital berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).
Regulasi tersebut ditujukan untuk melindungi anak dari berbagai risiko di ruang digital, mulai dari paparan konten berbahaya, perundungan siber, penipuan daring, hingga eksploitasi digital.
Indopol merekomendasikan agar posisi Meutya sebagai wajah komunikasi kebijakan pemerintah diperkuat melalui penyampaian capaian yang lebih personal dan berbasis hasil kerja.
Survei itu juga mencatat Instagram menjadi kanal utama masyarakat digital untuk memperoleh informasi kebijakan dengan persentase 34,2 persen, disusul TikTok sebesar 25,3 persen.
Temuan tersebut menyoroti peran strategis Kementerian Komunikasi dan Digital dalam komunikasi publik memasuki tahun ketiga pemerintahan.
Survei nasional Indopol dilakukan secara daring terhadap 1.000 responden berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah di 38 provinsi yang memiliki akses internet. Pengumpulan data berlangsung pada 13–17 Oktober 2026 menggunakan kuesioner terstruktur yang memuat 18 pertanyaan.
Sampel direkrut melalui iklan digital, jaringan koordinator provinsi, dan panel responden Indopol dengan metode quota sampling berdasarkan provinsi, jenis kelamin, dan kelompok usia.
Indopol menyatakan survei menggunakan sampel nonprobabilitas sehingga margin of error tidak dapat dihitung secara statistik. Sebagai pembanding, sampel acak sederhana dengan 1.000 responden memiliki margin of error sekitar ±3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Karena itu, hasil survei perlu dibaca dengan mempertimbangkan metode pengambilan sampel serta karakteristik responden yang memiliki akses internet. [DR]