BGN Sisir Ulang Lokasi SPPG, Prioritaskan Daerah Stunting dan Penerima Manfaat yang Paling Membutuhkan

IDNVoice.com - Badan Gizi Nasional (BGN) mulai menyisir ulang data titik-titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih tepat sasaran. Evaluasi dilakukan agar operasional SPPG ke depan memprioritaskan wilayah dengan angka stunting tinggi serta kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyampaikan hal tersebut usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Menurut Agustina, pada pelaksanaan sebelumnya pendirian SPPG lebih banyak berfokus pada ketersediaan lokasi pembangunan dapur MBG tanpa mempertimbangkan tingkat kebutuhan gizi di suatu wilayah.

"Sehingga tidak ada tuh perhatian terhadap, ini daerah stunting bukan sih, daerah yang perlu disasar tidak sih karena ada kondisi tertutup, tidak. Mereka pokoknya ada SD sekitarnya, ada SMP di sekitarnya, mau gitu. Apalagi ketika titik-titik SPPG itu sudah terlalu banyak, malah ada di lapangan yang berebut," kata Agustina Arumsari pada Senin, 20 Juli 2026.

Karena itu, BGN kini melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh data lokasi SPPG agar penempatannya lebih efektif dan sesuai dengan tujuan utama Program MBG.

"Itu yang sekarang sedang kami sisir lagi datanya," ujar Agustina.

Ia menjelaskan, saat ini BGN mencatat terdapat sekitar 62,7 juta penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis. Data tersebut tengah diverifikasi kembali untuk memastikan pembagian penerima manfaat berdasarkan kategori dan kelompok yang benar-benar membutuhkan.

Menurut Agustina, proses pemutakhiran data ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki tata kelola Program MBG agar pelaksanaannya lebih tepat sasaran, efisien, dan memberikan dampak maksimal terhadap penurunan stunting serta peningkatan kualitas gizi masyarakat.

Langkah pembenahan tersebut dilakukan di tengah proses evaluasi besar terhadap tata kelola Program MBG. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan sejumlah mantan pimpinan Badan Gizi Nasional sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis periode 2025–2026.

Dengan penyisiran ulang data SPPG dan verifikasi penerima manfaat, pemerintah berharap implementasi Program MBG ke depan dapat lebih terarah, terutama dalam menjangkau daerah dengan tingkat stunting tinggi dan masyarakat yang paling membutuhkan bantuan gizi. [DR]