PDIP Minta BGN Buka Data Kader yang Diduga Terlibat Proyek MBG, Hasto: Kami Ingin Lakukan Koreksi Internal

Minggu, 19 Juli 2026 08:22 WIB
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP melayangkan surat resmi kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meminta data terkait dugaan keterlibatan kader mereka yang ikut bermain atau menerima manfaat dalam program makan bergizi gratis (MBG). (IDNVoice/HK-Istimewa)
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP melayangkan surat resmi kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meminta data terkait dugaan keterlibatan kader mereka yang ikut bermain atau menerima manfaat dalam program makan bergizi gratis (MBG). (IDNVoice/HK-Istimewa)

IDNVoice.com - PDI Perjuangan (PDIP) mengirimkan surat resmi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meminta data terkait kader partai yang diduga terlibat dalam pengadaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas pernyataan petinggi BGN yang menyebut hampir seluruh partai politik terlibat dalam pengadaan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan hingga kini surat yang dikirimkan partainya belum mendapatkan tanggapan dari BGN.

"Nah, terkait dengan surat yang dikirim oleh DPP PDI Perjuangan sampai sekarang belum mendapat jawaban. Padahal surat itu kami maksudkan ketika Wakil Kepala BGN saat itu mengatakan bahwa hampir seluruh partai politik itu terlibat di dalam pengadaan melalui SPPG tersebut," kata Hasto pada Sabtu, 18 Juli 2026.

Hasto menjelaskan, permintaan data tersebut bertujuan agar PDIP dapat melakukan evaluasi dan penertiban secara internal apabila benar terdapat kader yang terlibat dalam pengadaan program tersebut.

Menurutnya, karena pernyataan itu disampaikan oleh pejabat resmi Badan Gizi Nasional, partai merasa perlu melakukan verifikasi terhadap informasi tersebut.

"Karena yang mengucapkan adalah otoritas dari Badan Gizi Nasional, maka partai kemudian mengirimkan surat agar kami dapat melakukan suatu langkah-langkah koreksi dan menertibkan di internal kami," tuturnya.

Ia menegaskan PDIP memiliki kebijakan tegas yang melarang seluruh kader dan anggotanya mencari keuntungan pribadi dari program pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat.

Kebijakan tersebut juga berlaku terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.

"Karena partai sudah mengambil suatu kebijakan setiap anggota dan kader partai dilarang untuk terlibat di dalam suatu proses mencari keuntungan dari program yang seharusnya didedikasikan untuk kepentingan rakyat tersebut," imbuhnya.

Hasto menambahkan, hingga saat ini PDIP masih menunggu jawaban resmi dari BGN terkait permintaan data tersebut. Apabila belum ada respons, partainya akan kembali mengirimkan surat sebagai tindak lanjut.

"Ya kalau belum ada jawaban ya nanti kita kirim surat yang kedua ya," pungkasnya.

PDIP berharap keterbukaan data dari BGN dapat membantu partai memastikan seluruh kader mematuhi aturan organisasi serta menjaga integritas dalam pelaksanaan program-program pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat. [DR]



Reporter : Redaksi
Redaktur : Abdul Rahman Wahid