Menko Pangan Tegaskan Dua Fungsi KDKMP, Jadi Pelayan Warga dan Penampung Hasil Desa

IDNVoice.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) memiliki dua fungsi utama, yakni menjadi infrastruktur pemerintah untuk melayani kebutuhan masyarakat desa serta berperan sebagai offtaker yang menampung dan membeli hasil produksi warga.

Penegasan tersebut disampaikan Zulkifli saat berdialog dengan sekitar 26 ribu manajer KDKMP dalam kegiatan Sapa Manajer KDKMP di Seluruh Indonesia pada Senin, 26 Oktober 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mengawal operasionalisasi koperasi sekaligus menyerap berbagai persoalan yang dihadapi para manajer di lapangan.

Zulkifli meminta para manajer memprioritaskan fungsi pelayanan publik, terutama memastikan ketersediaan dan penyaluran barang bersubsidi sesuai ketentuan serta tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima.

"KDKMP harus hadir sebagai layanan yang nyata bagi warga dan menjadi penghubung bagi hasil produksi desa ke pasar," tegasnya dalam keterangan tertulisnya pada Selasa, 27 Oktober 2026.

Saat ini, tercatat 28.787 KDKMP telah terbentuk, dengan 10.070 di antaranya sudah beroperasi. Pemerintah ingin memastikan koperasi yang berjalan mampu memberikan manfaat nyata, mulai dari mempermudah akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok dan barang bersubsidi hingga menggerakkan kegiatan ekonomi di tingkat desa.

Dalam dialog tersebut, sejumlah manajer dari Banyumas, Kediri, dan Blitar mengungkapkan kendala pasokan barang yang belum konsisten. Mereka juga menyampaikan persoalan kebutuhan biaya operasional yang perlu mendapat perhatian.

Zulkifli mencatat berbagai masukan tersebut sebagai bahan monitoring dan evaluasi agar persoalan yang muncul di lapangan dapat ditindaklanjuti secara konkret.

"KDKMP merupakan program baru dengan pekerjaan besar yang harus kita jalankan bersama. Pasti ada tantangan dalam pelaksanaannya. Karena itu, saya ingin mendengar langsung laporan dari para manajer, mencatat masalahnya, dan mengevaluasi tindak lanjutnya secara rutin," tutur dia.

Untuk mengatasi kendala pasokan, Zulkifli mendorong para manajer agar aktif berkoordinasi dengan Agrinas dan BUMN pemasok terdekat. Koordinasi langsung di wilayah dinilai dapat mempercepat pengecekan stok sekaligus membantu menyelesaikan persoalan operasional.

Para manajer juga dapat memanfaatkan PIC Area Agrinas sebagai penghubung, pendamping teknis, serta saluran untuk menyampaikan dan meningkatkan penanganan kendala yang membutuhkan tindak lanjut lebih lanjut.

Menurut Zulkifli, penyelesaian persoalan tidak selalu harus menunggu keputusan pemerintah pusat karena prosesnya bisa memerlukan waktu. Karena itu, manajer diharapkan proaktif berkoordinasi dengan pihak terkait di wilayah kerja masing-masing dan melaporkan perkembangan penanganan masalah.

Dalam operasional sehari-hari, manajer bertugas mengelola kegiatan KDKMP dengan berkoordinasi bersama pengurus serta Kepala Desa atau Lurah selaku pengawas. Bersama pengurus, manajer juga harus menyampaikan laporan perkembangan usaha, kondisi keuangan, kesiapan pengelolaan, serta berbagai kendala dan tindak lanjutnya.

Zulkifli menegaskan, keberhasilan KDKMP tidak cukup diukur dari jumlah koperasi yang terbentuk atau mulai beroperasi. Koperasi harus mampu menjalankan fungsi pelayanan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat desa.

"KDKMP harus hidup dan memberi manfaat nyata. Kita kawal bersama agar koperasi ini melayani warga dengan cepat, memperkuat ekonomi desa, dan membuka peluang bagi masyarakat setempat," pungkas Zulkifli. [DR]