BP BUMN Klaim MBG dan Sekolah Rakyat Jadi Kunci Tekan Stunting dan Tingkatkan Kualitas SDM

IDNVoice.com – Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat menjadi langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus menekan angka stunting di Indonesia.

Kepala BP BUMN Dony Oskaria mengatakan pemenuhan gizi dan pemerataan akses pendidikan merupakan fondasi penting dalam menciptakan generasi unggul yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

"Kecukupan gizi dan pemerataan pendidikan menjadi kunci menciptakan generasi unggul. Program MBG dan Sekolah Rakyat diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup anak-anak serta mencegah stunting sejak dini," kata Dony di Padang Pariaman, Sumatera Barat pada Selasa, 27 Oktober 2026.

Ia menyebut angka stunting nasional masih berada pada kisaran 19 persen, sedangkan di wilayah Sumatera diperkirakan mencapai 22 hingga 24 persen. Kondisi tersebut, menurutnya, membutuhkan intervensi pemerintah agar anak-anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan asupan gizi yang memadai untuk mendukung pertumbuhan fisik dan kemampuan intelektual mereka.

Dony menjelaskan, program MBG dirancang untuk memutus persoalan kekurangan gizi yang dapat memengaruhi masa depan anak-anak.

"Program MBG memiliki dasar pemikiran untuk memutus persoalan kekurangan gizi yang dapat memengaruhi masa depan anak-anak. Karena itu, pelaksanaannya perlu terus diperbaiki agar tujuan program dapat tercapai," ujarnya.

Ia menegaskan evaluasi tetap diperlukan karena MBG masih tergolong baru dan membutuhkan penyempurnaan berkelanjutan. Namun, evaluasi pelaksanaan harus dibedakan dari tujuan dasar program yang ditujukan untuk membantu masyarakat, terutama keluarga dengan keterbatasan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan pangan bergizi.

Selain intervensi gizi, pemerintah memperluas akses pendidikan melalui Sekolah Rakyat, yakni program pendidikan gratis berbasis asrama dari jenjang SD hingga SMA yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Sosial (Kemensos).

Program ini menyasar masyarakat kelompok desil 1 dan 2 atau kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Anak-anak peserta tidak hanya memperoleh pendidikan, tetapi juga fasilitas tempat tinggal dan pemenuhan kebutuhan makan selama mengikuti kegiatan belajar.

"Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan anak-anak dari keluarga yang paling membutuhkan tetap memperoleh pendidikan dan kehidupan yang layak. Sekolah Rakyat menjadi salah satu bentuk intervensi untuk memenuhi kebutuhan tersebut," kata Dony.

Ia menambahkan, dukungan terhadap pemenuhan gizi dan pendidikan merupakan bagian dari investasi pembangunan SDM dalam jangka panjang. Keberhasilan program pemerintah, menurutnya, tidak hanya bergantung pada kebijakan yang ditetapkan, tetapi juga memerlukan dukungan berbagai pihak serta evaluasi agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara luas.

Dony berharap MBG dan Sekolah Rakyat mampu mengurangi kesenjangan kesempatan bagi keluarga kurang mampu sekaligus mempersiapkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. [DR]