Menko PM: 1,3 Juta Warga Miskin Bekerja Lewat BGN, APBN Harus Jadi Alat Pemberdayaan

IDNVoice.com – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut sebanyak 1,3 juta warga miskin telah bekerja melalui Badan Gizi Nasional (BGN) selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, program BGN menjadi salah satu contoh pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.

"BGN ini mengubah cara kerja APBN agar mempercepat penyerapan tenaga kerja. Alhamdulillah 1,3 juta warga miskin langsung bekerja di BGN. Ini terserap dalam waktu yang sangat cepat," kata Cak Imin saat ditemui dalam acara penganugerahan Mandaya Awards dan Innovilleague 2026 pada Selasa, 27 Oktober 2026.

Ia menambahkan, program yang dijalankan BGN juga membuka peluang bagi pelaku usaha untuk terlibat dalam rantai pasok program pemerintah. Cak Imin menyebut sebanyak 154 pengusaha baru lahir melalui ekosistem ekonomi yang terbentuk dari program tersebut.

"Yang APBN yang terbaik adalah BGN, membangun ekosistem ekonomi dalam waktu yang sangat cepat. 154 pengusaha baru lahir," ujarnya.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan, penggunaan APBN semestinya tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan program kementerian dan lembaga, tetapi juga harus memberikan dampak nyata terhadap kemandirian ekonomi masyarakat.

"APBN dikeluarkan serupiah pun harus memiliki aspek pemberdayaan," kata Cak Imin.

Ia menjelaskan, pemerintah berupaya mengubah pendekatan penanganan kemiskinan, dari yang semula berfokus pada bantuan sosial menjadi pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, bantuan sosial tetap dibutuhkan untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan, tetapi harus menjadi tahap awal menuju kemandirian ekonomi.

Cak Imin menilai, pemberdayaan perlu dilakukan secara terintegrasi agar masyarakat miskin dapat beralih menjadi pelaku ekonomi dan tidak terus bergantung pada bantuan sosial. Sementara itu, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang telah menjalankan usaha perlu memperoleh dukungan untuk meningkatkan skala bisnisnya, mulai dari akses permodalan, bahan baku, teknologi hingga pemasaran.

Ia pun meminta kementerian dan lembaga yang mengelola APBN agar menempatkan pemberdayaan sebagai prioritas dalam penyusunan anggaran. Cak Imin mengakui, anggaran untuk pemberdayaan selama ini masih kerap tidak menjadi prioritas.

"Saya minta kepada Menteri Keuangan, saya minta kepada lembaga dan pemerintahan yang memegang kendali APBN, jangan lagi mencoret anggaran pemberdayaan. Jangan meletakkan anggaran pemberdayaan sebagai anak tiri, tapi menjadi anak utama, arus utama APBN kita harus pemberdayaan," kata Cak Imin.

Dalam kesempatan tersebut, Cak Imin juga memaparkan perkembangan penanganan kemiskinan selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menyebut angka kemiskinan turun dari 8,57 persen menjadi 8,07 persen. Selain itu, sebanyak 1,1 juta jiwa disebut telah keluar dari kategori kemiskinan ekstrem.

Pemerintah, lanjutnya, menargetkan kemiskinan ekstrem mencapai nol pada akhir 2026. Untuk mencapai target tersebut, pemberdayaan dilakukan melalui sejumlah program, termasuk perluasan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin.

Cak Imin menyebut sebanyak 44.200 anak dari keluarga miskin dan anak telantar telah bersekolah di Sekolah Rakyat. Melalui program tersebut, orang tua mereka juga didorong agar dapat menjadi lebih mandiri dan produktif.

Di sektor usaha, pemerintah bersama Kementerian UMKM disebut telah memberikan akses permodalan terjangkau kepada 3,25 juta pelaku UMKM. Sementara itu, Kementerian Ekonomi Kreatif telah mendorong 12 juta pelaku usaha untuk meningkatkan skala bisnisnya.

Pemerintah juga melakukan pendampingan terhadap 18.849 desa dengan melibatkan 217 perguruan tinggi. Menurut Cak Imin, berbagai program tersebut perlu terhubung dalam satu kerangka pemberdayaan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara berkelanjutan.

Ia menegaskan, pemberdayaan harus menjadi bagian utama dari kebijakan anggaran pemerintah, sehingga APBN tidak hanya membiayai program, tetapi juga membuka lapangan kerja, memperkuat usaha masyarakat, dan mendorong kemandirian ekonomi. [DR]