Baru 5 Persen UMKM Formal Terlibat MBG, Maman Ungkap Penyebab dan Strategi Pemerintah

IDNVoice.com - Keterlibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai belum maksimal. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengungkapkan, salah satu penyebabnya adalah Badan Gizi Nasional (BGN) masih memprioritaskan pembenahan sistem dan mekanisme internal sebelum memperluas kemitraan dengan pelaku usaha lokal.

Maman mengatakan BGN di bawah kepemimpinan Sudaryono tengah berfokus merapikan tata kelola setelah ditemukan indikasi pelanggaran hukum di institusi tersebut. "Prioritas BGN adalah merapikan sistem mekanisme di internal terlebih dahulu. Baru nanti selanjutnya kami akan fokus mendorong ke rantai pasok pelibatan ekosistem UMKM," ujar Maman dalam jumpa pers di Jakarta pada Kamis, 22 Oktober 2026.

Pernyataan tersebut merespons hasil survei Institute for Development of Economics and Finance (Indef) terhadap 1.806 responden UMKM pada Agustus 2026. Survei itu menunjukkan baru 5 persen UMKM formal yang telah bermitra atau menjajaki kerja sama dalam program MBG. Sebanyak 80 persen UMKM juga mengaku belum melihat peluang usaha baru dari program tersebut, sementara 22 persen responden melaporkan penurunan kegiatan usaha.

Menanggapi temuan tersebut, Maman menegaskan pelibatan UMKM dalam rantai pasok MBG harus disesuaikan dengan kapasitas produksi dan kemampuan modal setiap kelompok usaha. Menurut dia, tidak semua UMKM dapat mengambil peran yang sama karena kebutuhan operasional program membutuhkan skala usaha dan kemampuan pasokan yang berbeda.

Ia menjelaskan, pengelolaan dapur MBG rata-rata dijalankan oleh kelompok usaha menengah karena membutuhkan modal besar dan kapasitas produksi yang tinggi. Sementara itu, usaha kecil dapat berperan di sektor hulu, seperti melalui peternakan ayam, produksi telur, dan penyediaan ikan. Adapun usaha mikro berpeluang menjadi pemasok kebutuhan pangan harian, mulai dari sayur-mayur hingga bahan pokok eceran.

Maman menyebut, berdasarkan data BGN per Juli 2026, sebanyak 63.189 unit usaha UMKM telah masuk dan terhubung dalam ekosistem rantai pasok MBG. Meski demikian, pemerintah masih berupaya memperluas keterlibatan pelaku usaha lokal agar manfaat ekonomi program dapat dirasakan lebih merata.

Pemerintah, lanjut Maman, berkomitmen meningkatkan partisipasi UMKM seiring dengan selesainya penataan sistem internal BGN dan peluncuran mekanisme pendaftaran terpadu. Langkah tersebut diharapkan membuka akses kemitraan yang lebih luas bagi pelaku usaha lokal sekaligus memperkuat rantai pasok pangan untuk memenuhi kebutuhan program MBG.

Dengan pembenahan tata kelola dan pembagian peran berdasarkan skala usaha, pemerintah berharap program MBG tidak hanya meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak pertumbuhan UMKM di berbagai daerah. [DR]