Survei INDEF: 82% UMKM Belum Rasakan Peluang Usaha dari Program MBG

IDNVoice.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyerap anggaran besar pemerintah ternyata belum membuka peluang usaha baru bagi sebagian besar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hasil survei Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menunjukkan, sebanyak 82 persen pelaku UMKM belum merasakan peluang usaha baru dari program tersebut.

Survei terhadap 1.806 pelaku UMKM formal dan informal pada Agustus 2026 itu juga mengungkapkan, hanya sekitar 2 persen responden yang menilai MBG telah memberikan peluang usaha besar atau signifikan. Rendahnya peluang yang dirasakan pelaku usaha sejalan dengan minimnya keterlibatan mereka dalam rantai pasok program.

INDEF mencatat, hanya 5 persen UMKM formal dan 1 persen UMKM informal yang telah bermitra atau sedang menjajaki kemitraan dengan MBG. Padahal, program tersebut berpotensi menjadi pasar besar bagi produk petani dan pelaku usaha lokal apabila pengadaan bahan baku melibatkan pemasok di sekitar dapur.

Hingga September 2026, belanja MBG disebut mencapai rata-rata sekitar Rp600 juta per Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setiap bulan. Besarnya belanja tersebut berpotensi menciptakan efek pengganda ekonomi apabila uang yang dibelanjakan berputar di wilayah setempat.

Peneliti Center of Trade and Investment (CITI) INDEF, Dzulfian Syafrian, menjelaskan bahwa besarnya anggaran pemerintah tidak otomatis menghasilkan pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif. Dampaknya bergantung pada pihak yang memasok kebutuhan program dan lokasi pembelian dilakukan.

"Jika bahan baku MBG dibeli dari petani dan UMKM di sekitar dapur, uang akan berputar beberapa kali di desa dan menciptakan efek pengganda. Sebaliknya, jika pasokan datang dari pemasok besar di luar daerah, manfaat ekonominya lebih banyak dinikmati di luar wilayah tersebut," ujar Dzulfian dalam kajian INDEF pada Selasa, 20 Oktober 2206.

Menurutnya, salah satu tantangan utama adalah ketimpangan antara jumlah dapur MBG dan banyaknya UMKM yang berpotensi menjadi pemasok. Jumlah SPPG tercatat sekitar 27.500 dapur, sedangkan total UMKM mencapai 56,7 juta unit. Secara agregat, rasionya sekitar satu SPPG untuk setiap 2.000 UMKM.

Selain keterbatasan akses, pelaku usaha juga menghadapi kendala dalam memenuhi standar kualitas, volume, dan kontinuitas pasokan. Kondisi ini terutama dialami usaha mikro yang belum memiliki kapasitas produksi besar dan masih beroperasi secara informal.

Karena itu, Dzulfian menilai perluasan basis pemasok menjadi langkah penting agar lebih banyak UMKM dapat terlibat dalam pengadaan kebutuhan MBG. Pemerintah perlu mendorong kemitraan yang memungkinkan petani dan pelaku usaha lokal memasok bahan baku secara berkelanjutan.

INDEF juga merekomendasikan pemerintah membuka data kebutuhan pasokan setiap dapur hingga tingkat kecamatan. Informasi tersebut meliputi jenis bahan, volume, jadwal pembelian, harga acuan, dan prosedur menjadi pemasok.

Selain itu, pemerintah didorong menetapkan target belanja lokal dari usaha mikro dan koperasi setempat serta menerbitkan kontrak pasokan berjangka tiga hingga enam bulan dengan kepastian pembayaran.

Kontrak tersebut dapat menjadi dasar pembiayaan berbasis kontrak atau invoice financing (tagihan), sehingga UMKM memiliki kepastian pesanan sebelum mengajukan pembiayaan kepada perbankan.

Peneliti Center of Digital Economy and SMEs (CODES) INDEF, Fadhila Maulida, menegaskan bahwa akses kredit saja belum cukup untuk memperluas keterlibatan UMKM dalam program pemerintah.

"Kredit saja belum cukup. Kebutuhan pembiayaan biasanya muncul setelah ada pesanan yang pasti. Karena itu, kepastian kontrak dan pembayaran perlu didahulukan, lalu diikuti akses pembiayaan berbasis kontrak," ujar Fadhila.

Meski keterlibatan UMKM masih rendah, peluang untuk memperluas kemitraan tetap terbuka. Survei INDEF menunjukkan 39 persen UMKM formal dan 34 persen UMKM informal berharap memperoleh manfaat usaha dari MBG dan KDKMP dalam 12 bulan ke depan.

"Masih banyak UMKM yang berminat terlibat. Dengan desain kemitraan yang tepat, MBG dan KDMP dapat menjadi pembeli utama bagi usaha lokal dan memperkuat ekonomi daerah," ujar Fadhila. [DR]