Akademisi Untan Usulkan KDKMP Jadi Penyalur LPG 3 Kg, Pupuk Subsidi, dan MinyaKita

IDNVoice.com – Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kalimantan Barat (Kalbar) didorong menjadi saluran distribusi barang bersubsidi untuk memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat desa.

Usulan tersebut muncul di tengah belum optimalnya operasional mayoritas KDKMP di Kalbar, meskipun pembangunan fisik gerai telah rampung. Integrasi koperasi ke dalam rantai distribusi barang strategis dinilai dapat memperpendek jalur distribusi, menekan potensi penyimpangan harga, dan memudahkan masyarakat memperoleh barang sesuai ketentuan pemerintah.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak, Kalimantan Barat, Erdi, mengatakan penguatan fungsi KDKMP diperlukan agar koperasi tidak hanya berdiri sebagai bangunan, tetapi juga menjalankan peran nyata dalam distribusi kebutuhan masyarakat.

“Perlunya penguatan tersebut karena kita lihat bersama operasional KDMP di Kalbar mayoritas belum berjalan optimal meskipun pembangunan fisik gerai telah rampung,” ujarnya di Pontianak pada Jumat, 16 Oktober 2026.

Erdi mengidentifikasi sejumlah persoalan yang menghambat operasional KDKMP di Kalbar. Kendala tersebut meliputi keterlambatan pasokan barang, keterbatasan modal kerja, kesiapan kelembagaan, serta pengelolaan sumber daya manusia yang belum memadai.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mengusulkan agar KDKMP diintegrasikan ke dalam rantai distribusi tiga komoditas strategis, yakni LPG tabung tiga kilogram, pupuk bersubsidi, dan minyak goreng rakyat atau MinyaKita.

“Untuk itu kami mengusulkan agar KDMP diintegrasikan dalam rantai distribusi tiga komoditas strategis, yakni LPG tabung tiga kilogram, pupuk bersubsidi, dan minyak goreng rakyat atau MinyaKita,” jelas dia.

Menurut Erdi, integrasi tersebut diharapkan mampu memangkas rantai distribusi yang panjang, mengurangi peluang penyimpangan harga, serta mempermudah masyarakat desa mendapatkan barang bersubsidi sesuai ketentuan pemerintah.

Langkah ini juga berpotensi memperkuat peran koperasi sebagai penghubung antara penyedia barang dan masyarakat, terutama di wilayah yang membutuhkan akses distribusi lebih efektif.

Berdasarkan kajian yang disampaikan Erdi, potensi kebutuhan LPG tiga kilogram di Kalbar diperkirakan mencapai 47,7 juta tabung per tahun. Sementara itu, kebutuhan minyak goreng rakyat diproyeksikan mencapai 30,62 juta liter per tahun, sedangkan pupuk bersubsidi diperkirakan sekitar 180 ribu ton per tahun.

Besarnya potensi kebutuhan tersebut menjadi peluang bagi KDKMP untuk mengambil peran lebih besar dalam sistem distribusi barang strategis di daerah.

Namun, peluang itu belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan karena operasionalisasi koperasi masih menghadapi berbagai hambatan di tingkat desa. Tanpa dukungan pasokan, modal kerja, dan kelembagaan yang memadai, gerai yang telah dibangun berisiko belum mampu menjalankan fungsi ekonominya secara optimal.

Erdi juga mengungkapkan bahwa pembentukan KDKMP di Kalbar masih perlu dipercepat.

“Dari data yang dihimpun, pembentukan 310 KDMP di Kalbar atau sekitar 14,45 persen dari total 2.145 desa dan kelurahan. Capaian tersebut menunjukkan masih perlunya percepatan pengembangan kelembagaan koperasi agar manfaat ekonominya dapat dirasakan masyarakat,” jelas dia.

Sejalan dengan pandangan akademisi Universitas Tanjungpura tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Hendrikus Hengki menyarankan penguatan kemitraan KDKMP dengan badan usaha milik negara (BUMN) penyedia barang strategis.

Ia merekomendasikan agar KDKMP ditetapkan sebagai mitra prioritas BUMN, termasuk Pertamina, PT Pupuk Indonesia, dan Bulog. Kemitraan tersebut perlu didukung kemudahan proses kerja sama serta kepastian pasokan agar koperasi dapat menjalankan kegiatan distribusi secara berkelanjutan.

Kepastian pasokan dinilai penting untuk mencegah kekosongan barang di gerai, sementara kemudahan kemitraan dapat membantu koperasi memulai kegiatan usaha tanpa terkendala proses administrasi yang berlarut-larut.

Selain kemitraan, dukungan pembiayaan juga menjadi faktor penting. Penyertaan modal dari badan usaha milik desa (BUMDes) dan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) koperasi dinilai dapat membantu memenuhi kebutuhan modal kerja sehingga gerai bisa segera beroperasi setelah pembangunan selesai.

Penguatan KDKMP juga perlu disertai sistem digital yang mampu mencatat transaksi, memverifikasi penerima, dan memantau ketersediaan stok barang.

Sistem tersebut diharapkan meningkatkan transparansi distribusi sekaligus mempermudah pengawasan terhadap penyaluran barang bersubsidi. Dengan pencatatan yang lebih terstruktur, pergerakan barang dapat dipantau dan potensi penyimpangan dalam distribusi dapat lebih mudah diidentifikasi.

“Melalui langkah tersebut, KDMP diharapkan tidak hanya menjadi tempat penyaluran barang kebutuhan pokok, tetapi juga berkembang menjadi institusi ekonomi yang memperkuat usaha masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan desa,” kata dia.

Penguatan distribusi, kepastian pasokan, dukungan modal, dan digitalisasi menjadi sejumlah langkah yang diusulkan untuk mengoptimalkan peran KDKMP di Kalbar. Dengan dukungan tersebut, koperasi diharapkan mampu menjadi saluran distribusi yang lebih efektif sekaligus penggerak ekonomi masyarakat desa. [DR]