Menko IPK Matangkan Master Plan Giant Sea Wall 575 Kilometer, Teluk Jakarta Jadi Prioritas

IDNVoice.com - Pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) sepanjang 575 kilometer untuk menghadapi ancaman banjir rob, kenaikan permukaan air laut, dan penurunan muka tanah atau land subsidence.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pemerintah saat ini masih menyusun secara detail master plan proyek raksasa tersebut.

Kementerian Koordinator (Kemenko) IPK, kata AHY, terus berkoordinasi dan memberikan berbagai masukan serta direktif yang dapat dijabarkan dalam perencanaan pembangunan GSW.

"Yang jelas saat ini kita terus mematangkan master plan-nya, Giant Sea Wall sepanjang 575 kilometer ini adalah proyek yang luar biasa besar. Tapi saya juga mengingatkan bahwa kita mulai dari yang paling rentan, yaitu Teluk Jakarta. Ini kerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta, dengan Pak Gubernur Pramono Anung misalnya," ujar AHY dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin, 14 September 2026.

Teluk Jakarta hingga Demak Jadi Perhatian

AHY menjelaskan pembangunan GSW akan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan wilayah yang paling rentan terhadap ancaman banjir rob dan land subsidence.

Selain Teluk Jakarta, kawasan di Jawa Tengah menjadi salah satu perhatian utama pemerintah. Wilayah Semarang, Kendal, dan Demak disebut sebagai daerah yang paling terdampak penurunan muka tanah dan banjir rob.

Kemudian, lanjutnya, di Jawa Tengah yang paling terdampak land subsidence dan juga banjir rob, tentu di wilayah Semarang, Kendal, dan Demak.

Setelah wilayah prioritas tersebut, pemerintah akan membagi pembangunan GSW ke dalam sejumlah segmen dari barat menuju timur.

"Baru sisanya kita membagi dalam segmen-segmen. Segmen pertama sampai dengan sekian belas segmen dari barat ke timur. Ini masih terus dimatangkan, walaupun ada rencana yang dinamakan groundbreaking program, baru setelah itu berikutnya groundbreaking fisik. Ini juga kami akan terus mengawalnya terlebih dahulu," katanya.

Tak Cukup Hanya Bangun Tanggul

AHY menegaskan penanganan banjir tidak bisa hanya mengandalkan pembangunan tanggul di wilayah pesisir. Pemerintah harus melakukan penanganan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir, termasuk normalisasi sungai dan pengendalian eksploitasi air tanah.

Menurutnya, persoalan land subsidence salah satunya perlu dicegah dengan mengurangi eksploitasi air tanah.

"Kemudian mencegah banjir kiriman berarti di hulu juga harus ditata. Saya ulangi, tata ruangnya tidak boleh diabaikan, baru kita bicara hilir," katanya.

AHY juga menyoroti dampak perubahan iklim berupa pemanasan global dan kenaikan permukaan air laut yang membuat pembangunan perlindungan pesisir menjadi semakin penting.

Namun, ia menekankan tidak seluruh wilayah harus dilindungi dengan struktur tanggul. Pemerintah juga akan mengembangkan nature-based solution atau solusi berbasis alam.

Selebihnya menggunakan nature-based solution, solusi berbasis alam yang sering digunakan adalah mangrove yang paling baik, dan ini yang bisa dilakukan lebih cepat.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap pembangunan perlindungan pesisir tidak hanya mengurangi risiko banjir rob, tetapi juga tetap menjaga fungsi ekologis kawasan pesisir. [DR]