IDNVoice.com - Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) menyiapkan sejumlah rekomendasi strategis untuk Presiden Prabowo Subianto sebagai masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan agenda pembangunan nasional.
Rekomendasi tersebut dirumuskan melalui Simposium Nasional MN KAHMI bertajuk KAHMI untuk Kedaulatan Bangsa yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada 9-10 September 2026.
Koordinator Presidium MN KAHMI Romo Muhammad Syafii mengatakan hasil pemikiran dalam forum tersebut merupakan bentuk kontribusi alumni HMI terhadap pembangunan dan masa depan Indonesia.
"Ini adalah bentuk kontribusi KAHMI dalam memberikan pemikiran dan solusi bagi pembangunan serta masa depan Indonesia," kata Romo sebagaimana keterangan tertulisnya pada Kamis, 10 September 2026.
Romo menjelaskan pembahasan dalam simposium tidak akan berhenti sebagai agenda internal organisasi. Hasilnya akan diformulasikan menjadi usulan kebijakan yang dapat disampaikan kepada pemerintah.
Menurut dia, kontribusi KAHMI merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan intelektual para alumni HMI untuk ikut mencari solusi atas berbagai persoalan bangsa.
"KAHMI ingin hadir bukan sekadar sebagai penonton, melainkan sebagai kekuatan intelektual yang ikut berpikir, menawarkan solusi, dan memberikan kontribusi bagi perjalanan bangsa," katanya.
Simposium Nasional MN KAHMI digelar dalam rangka memperingati Milad ke-60 KAHMI dan diikuti sekitar 1.000 peserta dari berbagai daerah. Kegiatan tersebut dibuka pada Rabu oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani.
Pada hari pertama, sejumlah tokoh hadir sebagai narasumber, di antaranya Dewan Penasihat MN KAHMI Fuad Bawazier, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, serta Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Hariyadi.
Forum dilanjutkan pada Kamis (10 September 2026) dengan menghadirkan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto serta Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus sebagai pemateri.
Romo menegaskan KAHMI tidak menempatkan diri sebagai bagian dari struktur pemerintahan. Organisasi tersebut memilih posisi sebagai mitra pemerintah yang independen dan konstruktif.
Karena itu, KAHMI akan mendukung kebijakan pemerintah yang dinilai berpihak kepada kepentingan rakyat. Namun, organisasi tersebut juga akan tetap menyampaikan kritik dan rekomendasi apabila menemukan hal yang perlu diperbaiki.
"Sebagai bagian dari kekuatan intelektual bangsa, KAHMI tidak berada di dalam struktur pemerintah. Namun, KAHMI siap menjadi mitra strategis pemerintah, mendukung kebijakan yang baik bagi rakyat, sekaligus memberikan kritik dan rekomendasi konstruktif untuk memastikan pembangunan berjalan ke arah yang tepat," ucapnya.
Melalui simposium tersebut, KAHMI berharap gagasan dan rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi masukan konkret bagi pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan sekaligus memperkuat kedaulatan bangsa. [DR]