Teknologi Harus Buka Akses Pembangunan, Jangan Biarkan Kelompok Rentan Tertinggal

IDNVoice.com - Pemerintah Indonesia mendorong pemanfaatan teknologi dan inovasi tidak hanya untuk mempercepat transformasi digital, tetapi juga memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat yang paling membutuhkan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai teknologi perlu diarahkan untuk memperluas akses pembangunan, khususnya bagi masyarakat rentan yang masih menghadapi keterbatasan ekonomi maupun layanan.

"Pembangunan yang tangguh harus inklusif. Kemajuan yang kita capai harus dapat dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Teknologi dan inovasi perlu kita manfaatkan untuk memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal," ujar Airlangga dalam keterangannya pada Senin, 14 September 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan Airlangga saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 di New Delhi, India pada Minggu, 13 September 2026.

Transformasi Digital Harus Inklusif

Airlangga mengatakan transformasi digital menjadi salah satu instrumen penting untuk memperluas manfaat pembangunan. Pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap berbagai layanan sekaligus memperkuat konektivitas.

Teknologi juga dinilai mampu menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya belum memperoleh manfaat pembangunan secara optimal.

Namun, Airlangga mengingatkan proses transformasi digital harus dilakukan secara inklusif. Perkembangan teknologi jangan sampai justru menciptakan kesenjangan baru antara masyarakat yang memiliki akses teknologi dan mereka yang masih mengalami keterbatasan.

Dalam konteks tersebut, kerja sama negara-negara BRICS dinilai dapat berperan dalam memperkuat pertukaran pengetahuan serta memperluas akses terhadap teknologi, terutama bagi negara-negara berkembang.

Prabowo Soroti Pembangunan Berkelanjutan

Pada hari kedua KTT BRICS ke-18, Presiden Prabowo berpartisipasi dalam sesi bertema "Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability: Shaping the Future for Inclusive Global Growth".

Berbeda dengan sesi hari pertama yang dikhususkan bagi negara anggota penuh BRICS, sesi kedua turut melibatkan negara-negara mitra, negara-negara Outreach, serta sejumlah organisasi internasional.

Dalam forum tersebut, Prabowo menekankan pentingnya membangun koherensi antara kebijakan pembangunan berkelanjutan, penanganan perubahan iklim, dan pengurangan risiko bencana.

Ketiga agenda tersebut, menurut Presiden, perlu ditempatkan dalam satu kerangka kebijakan yang saling memperkuat. Langkah itu penting untuk memastikan hasil pembangunan mampu bertahan menghadapi berbagai risiko di masa depan.

Indonesia Dorong BRICS Hasilkan Kerja Sama Konkret

Selain mendorong pembangunan yang tangguh dan inklusif, Indonesia juga memandang BRICS perlu semakin aktif dalam diskusi dan proses negosiasi mengenai arah agenda pembangunan global setelah 2030.

Dengan cakupan populasi dan kekuatan ekonomi negara-negara anggotanya, BRICS dinilai memiliki posisi strategis untuk ikut membentuk agenda pembangunan global yang lebih inklusif.

Indonesia mendorong BRICS tidak berhenti sebagai forum untuk membahas berbagai tantangan pembangunan. Kerja sama yang dihasilkan diharapkan dapat diwujudkan dalam langkah konkret dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat. [DR]