IDNVoice.com - Pemerintah membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut membantu membenahi data penerima bantuan sosial (bansos) melalui program Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos). Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengajak masyarakat berpartisipasi menjadi agen untuk membantu warga mendaftarkan diri maupun memperbaiki data bansos secara digital.
Luhut menjelaskan Agen Perlinsos bukan bertugas menyalurkan bantuan ataupun menentukan seseorang layak menerima bansos. Peran agen lebih difokuskan pada membantu proses pendaftaran dan pengumpulan data warga.
"Agen itu untuk mendaftar. (Kalau) Saya mau mendaftar, kamu bisa ambil face recognition, apakah saya qualified atau tidak untuk terima (bansos)," ujar Luhut dalam konferensi pers di Kantor DEN, Jakarta pada Kamis, 10 September 2026.
Dalam proses pendaftaran, Agen Perlinsos nantinya dapat membantu mengambil data warga menggunakan teknologi pengenalan wajah (face recognition).
Data yang terkumpul kemudian masuk ke sistem pemerintah untuk menjalani proses verifikasi. Dengan mekanisme tersebut, masyarakat tidak perlu khawatir bahwa agen memiliki kewenangan untuk menentukan status penerima bantuan.
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) itu mengatakan kesempatan menjadi Agen Perlinsos terbuka luas bagi masyarakat yang ingin berkontribusi. Aparatur kewilayahan hingga aparatur sipil negara (ASN) juga dapat berpartisipasi.
Pendaftaran Agen Perlinsos dapat dilakukan melalui portal resmi pemerintah di https://agent-perlinsos.kemensos.go.id.
Luhut mengatakan sistem Perlinsos digital ditargetkan mulai diluncurkan secara nasional pada minggu ketiga Oktober 2026.
Saat ini pemerintah masih melakukan pembenahan data sekaligus menguji kesiapan sistem sebelum diterapkan secara lebih luas.
"Kami sudah rancang pada bulan Oktober, minggu ketiga kami akan bisa roll out. Saya berharap pada waktu Presiden (Prabowo Subianto) roll out bulan Oktober hampir tidak ada masalah yang serius," kata Luhut.
Sistem tersebut telah dikembangkan selama sekitar satu tahun. Banyuwangi, Jawa Timur, menjadi wilayah uji coba awal atau pilot project.
Sejauh ini, pendataan melalui sistem Perlinsos digital disebut telah menjangkau 215 kabupaten/kota.
Menurut Luhut, digitalisasi Perlinsos diharapkan dapat mengatasi persoalan ketidaktepatan data dalam penyaluran bansos. Selama ini, masyarakat yang sebenarnya berhak menerima bantuan masih berpotensi tidak masuk dalam daftar penerima.
"Masyarakat termiskin yang 50 itu sudah pasti akan diberikan," ujarnya.
Setelah proses pendataan selesai, sistem Perlinsos digital juga direncanakan terintegrasi dengan rekening bank penerima bantuan.
Pemerintah menargetkan uji coba penyaluran bansos secara digital melalui rekening penerima mulai dilakukan pada kuartal I 2027.
"Pendistribusian kami uji coba nanti pada kuartal I tahun depan. Jadi, tahun ini kami menyelesaikan semua data ini supaya lebih tertib. Karena selama ini banyak sekali, 50 persen, itu off target sebenarnya," ujar dia lagi.
Dengan skema tersebut, pemerintah berharap pembenahan data tidak hanya membuat penyaluran bansos lebih tepat sasaran, tetapi juga memangkas potensi kesalahan dalam menentukan penerima bantuan. [DR]