KDKMP Dinilai Bisa Pangkas Subsidi Salah Sasaran hingga Rp150 Triliun per Tahun

IDNVoice.com - Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dinilai memiliki potensi besar untuk membantu pemerintah menekan pemborosan anggaran subsidi yang selama ini tidak tepat sasaran. Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Dony Oskaria memperkirakan potensi penghematan tersebut bisa mencapai Rp150 triliun per tahun.

Menurut Dony, penghematan dapat diwujudkan dengan menjadikan KDKMP sebagai kanal distribusi berbagai barang subsidi pemerintah hingga ke tingkat desa.

"Teman-teman bisa bayangkan nanti paling tidak kita bisa menghemat subsidi kita yang tidak tepat sasaran sekitar Rp150 triliun setahun. Jadi mesti dilihat dampaknya," kata Dony pada Rabu, 9 September 2026.

Ia mengatakan pemerintah bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Koperasi (Kemenkop) kini tengah menyiapkan sistem daring berbasis data tunggal untuk menentukan masyarakat yang berhak menerima subsidi.

Sistem tersebut nantinya akan terintegrasi dengan jaringan KDKMP sehingga distribusi subsidi dapat dilakukan secara lebih terarah dan tepat sasaran.

"Jadi kita sedang membuat tim, antara saya, tim saya, tim Pak Purbaya dan tim Menteri Koperasi membangun nanti online system, yang berdasarkan kepada basis siapa yang berhak untuk menerima subsidi," ujarnya.

KDKMP Jadi Kanal Distribusi Pemerintah

Dony menjelaskan keberadaan KDKMP yang mencakup wilayah hingga tingkat desa membuat koperasi tersebut berpotensi menjadi jaringan distribusi pemerintah.

Ia meminta masyarakat memahami fungsi KDKMP secara utuh agar keberadaan koperasi tersebut tidak dipandang hanya sebagai lembaga usaha biasa.

"Teman-teman juga mesti memahami fungsi daripada Kopdes ini sehingga nanti tidak jadi bias kepada masalah. Kopdes ini menjadi channel distribution. Jadi di manapun lokasinya, karena coverage-nya adalah desa," katanya.

Salah satu pemanfaatannya adalah untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok. Ketika harga komoditas tertentu mengalami kenaikan, pemerintah dapat menggunakan jaringan KDKMP untuk menyalurkan barang dengan harga yang telah ditetapkan.

"Misalkan harga beras naik. Kita tinggal distribusikan khusus di seluruh Kopdes harga sekian. Inflasi bisa kita tekan, terutama bahan pokoknya," ujar Dony.

Dengan pola tersebut, KDKMP tidak hanya menjadi tempat kegiatan ekonomi masyarakat desa, tetapi juga dapat berfungsi sebagai instrumen pemerintah dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan barang kebutuhan pokok.

Buka Akses Keuangan hingga Putus Mata Rantai Rentenir

Selain distribusi barang, KDKMP juga diarahkan untuk memperluas akses layanan keuangan masyarakat desa. Koperasi nantinya dapat menjadi agen layanan perbankan sehingga warga yang belum memiliki akses perbankan dapat melakukan transaksi seperti penyetoran dan penarikan uang.

Pemerintah juga akan memanfaatkan jaringan KDKMP untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir melalui penyaluran kredit dengan bunga rendah.

"Kita ingin memutus mata rantai rentenir di desa. PNM nanti membuka kantor di Koperasi Desa. Dalam rangka apa? Menyalurkan kredit. Untuk menghindari adanya, sekarang kan banyak yang kena rentenir dan sebagainya. Nanti dengan bunga ada 8 persen," katanya.

Tak berhenti pada layanan keuangan, jaringan KDKMP juga akan didukung oleh PT Pos Indonesia untuk menyediakan layanan logistik bagi masyarakat desa. Layanan tersebut termasuk mendukung pelaku usaha desa yang memasarkan produknya melalui perdagangan daring.

Dony menilai berbagai fungsi tersebut membuat KDKMP memiliki posisi strategis dalam membangun ekosistem ekonomi desa. Koperasi tersebut tidak hanya menjadi wadah usaha masyarakat, tetapi juga dapat menjadi jaringan distribusi pemerintah yang menjangkau langsung masyarakat hingga pelosok desa.

Jika sistem berbasis data tunggal dan jaringan distribusi tersebut berjalan optimal, pemerintah berharap penyaluran subsidi menjadi lebih tepat sasaran sekaligus membuka akses masyarakat desa terhadap barang, layanan keuangan, pembiayaan murah, hingga logistik. [DR]