KDKMP Disebut Bukan Sekadar Toko, tapi Pusat Pelayanan Ekonomi Desa

IDNVoice.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak boleh dipandang sebatas koperasi yang menjalankan perdagangan eceran. Program tersebut dirancang menjadi pusat pelayanan ekonomi desa yang mengintegrasikan berbagai kebutuhan masyarakat.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan KDKMP harus mampu menjadi bagian dari ekosistem ekonomi desa yang menghubungkan kebutuhan warga, layanan pemerintah, hingga bisnis dan kemitraan strategis.

"KDKMP ini akan menjadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi," kata Bima Arya di Bandarlampung pada Jumat, 4 September 2026.

Tak Hanya Simpan Pinjam dan Sembako

Bima menjelaskan KDKMP dirancang untuk mengintegrasikan berbagai kebutuhan masyarakat serta layanan pemerintah dan bisnis di tingkat desa maupun kelurahan.

Karena itu, keberadaan koperasi tidak hanya berorientasi pada kegiatan simpan pinjam maupun perdagangan barang kebutuhan sehari-hari.

"Simpan pinjam itu salah satu saja, di dalamnya bisa ada toko sembako, apotek, dan berbagai layanan lainnya," kata dia.

Menurutnya, pemahaman yang utuh mengenai tujuan pembentukan KDKMP penting agar program tersebut tidak menyempit hanya menjadi aktivitas jual beli secara eceran.

Pangkas Rantai Distribusi, Tekan Harga

Salah satu fungsi strategis KDKMP yang ditekankan Kemendagri adalah memangkas rantai distribusi barang.

"KDKMP ditargetkan dapat memangkas rantai distribusi dengan mengurangi peran perantara atau middleman, sehingga distribusi barang dapat berlangsung lebih langsung dari produsen hingga konsumen," kata dia.

Dengan rantai distribusi yang lebih pendek, KDKMP diharapkan mampu memberikan dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat.

Bima berharap koperasi tersebut dapat membantu menekan harga barang di tingkat konsumen, mengendalikan inflasi, membuka lapangan pekerjaan di desa, sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.

Kepala Daerah Diminta Buka Ruang bagi Keluarga

Bima juga mengajak kepala daerah membuka ruang seluas-luasnya bagi keterlibatan masyarakat dalam pengembangan KDKMP.

"Karena ini milik keluarga Indonesia, maka semua akan terlibat di sini. Kami mohon para kepala daerah membuka ruang bagi keterlibatan keluarga di KDKMP," kata dia.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting agar KDKMP benar-benar tumbuh sebagai kekuatan ekonomi yang berbasis pada kebutuhan warga desa dan kelurahan.

KDKMP dan MBG Diminta Berjalan Bersama

Kemendagri juga melihat adanya peluang besar untuk mengintegrasikan KDKMP dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Bima menyampaikan sejumlah daerah telah menunjukkan potensi pengembangan koperasi tersebut. Karena itu, pemerintah mendorong adanya keterpaduan antara KDKMP dan MBG untuk membangun ekosistem ekonomi bersama.

Dalam skema tersebut, KDKMP diharapkan dapat berperan sebagai agregator yang mendorong munculnya efek berganda bagi perekonomian di tingkat desa.

"KDKMP dan MBG harus selaras, berjalan seiringan, membangun ekosistem bersama," katanya.

Kolaborasi kedua program tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat distribusi kebutuhan pangan, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat desa, termasuk produsen, pelaku usaha, dan tenaga kerja lokal.

Dengan demikian, KDKMP diproyeksikan bukan sekadar tempat bertransaksi, melainkan menjadi simpul yang menghubungkan kebutuhan masyarakat, produksi lokal, layanan ekonomi, dan berbagai program pemerintah dalam satu ekosistem desa. [DR]