Kemensos-BPS Diminta Agresif Perbarui Data Desil, Muhaimin: Bansos Bukan Tujuan Akhir

IDNVoice.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar meminta Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Pusat Statistik (BPS) mempercepat pemutakhiran data desil yang menjadi salah satu dasar penyaluran bantuan sosial (bansos).

Menurut Muhaimin, pembaruan data harus dilakukan secara berkelanjutan karena kondisi ekonomi masyarakat dapat berubah. Dengan demikian, data penerima bansos harus terus disesuaikan dengan kondisi terbaru di lapangan.

"Desil itu digunakan agar bantuan itu tepat sasaran. Tentu dalam rangka tepat sasaran butuh update, update terus-menerus,” kata Muhaimin usai menghadiri Rapat Koordinasi Pengentasan Kemiskinan di Gedung Graha Wisata Niaga, Surakarta, Jawa Tengah pada Jumat, 4 September 2026.

Rapat tersebut dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi serta para bupati dan wali kota.

Data Desil Harus Segera Disinkronkan

Muhaimin mengatakan dinamika perubahan data desil merupakan bagian dari proses menuju pendataan masyarakat yang semakin akurat. Karena itu, Kemensos dan BPS diminta tidak menunda pemutakhiran data.

Kedua lembaga tersebut juga diminta lebih aktif turun ke lapangan untuk memastikan data masyarakat benar-benar sesuai dengan kondisi sebenarnya.

"Saya minta Kemensos dan BPS terus turun untuk mengatasi updating secara lebih agresif," ujarnya.

Saat ditanya mengenai target penyelesaian sinkronisasi data, Muhaimin menegaskan proses tersebut harus dilakukan secepatnya.

"Secepatnya," kata dia.

Bansos Hanya Bantalan Sementara

Di sisi lain, Muhaimin menegaskan pemerintah mulai mengubah orientasi penanggulangan kemiskinan. Bansos tidak lagi dipandang sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai bantalan sementara sebelum masyarakat didorong untuk mandiri.

Target pemerintah adalah membuat warga miskin naik kelas melalui berbagai program pemberdayaan.

"Targetnya nanti, kesuksesan ini sampai pada level para warga yang miskin naik kelas, sehingga yang mendapatkan bantuan sosial hanya lanjut usia, disabilitas, itu yang akan mendapatkan, yang lain sudah mandiri," katanya.

Muhaimin mengapresiasi berbagai program pengentasan kemiskinan yang dijalankan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Menurutnya, sejumlah program inovatif dan kreatif telah membuat penanggulangan kemiskinan lebih terencana.

Namun, ia menilai kualitas, intensitas, dan jangkauan program masih perlu diperkuat.

"Saya sangat senang. Ada banyak program-program yang inovatif kemudian kreatif, sehingga penanggulangan kemiskinan betul-betul terencana dengan baik. Tinggal intensitas, kualitas, jangkauan, ini akan kita push dari pusat maupun dari daerah," ujarnya.

Kepala Daerah Diminta Jemput Bola

Muhaimin juga memberikan apresiasi kepada kepala daerah yang dinilai progresif dan agresif menangani persoalan kemiskinan.

Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh hanya menunggu masalah muncul, tetapi harus aktif mencari dan menyelesaikan persoalan masyarakat.

"Langkah-langkah mereka, bupati, gubernur sangat progresif, agresif, menjemput bola, mengambil alih masalah, ini harus terus kita jaga, energinya ini harus kita jaga," kata Muhaimin.

Ia meminta orientasi pemberdayaan dipercepat di seluruh daerah. Setiap rupiah anggaran yang berasal dari APBD maupun APBN harus diarahkan agar memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kemandirian masyarakat.

"Orientasi kepada pemberdayaan ini benar-benar orientasi yang sangat kita harapkan dipercepat di semua daerah, sehingga setiap rupiah dari APBD dan APBN kita, benar-benar bermanfaat bagi pemberdayaan," tegasnya.

Lapangan Kerja dan BPJS Jadi Penyangga

Selain pemberdayaan, pemerintah akan mendorong penciptaan lapangan kerja agar masyarakat yang telah keluar dari kemiskinan tidak kembali jatuh miskin.

Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui program padat karya serta penguatan sinergi penciptaan lapangan pekerjaan berbasis desa.

Sementara bagi pekerja yang menghadapi risiko sosial, perlindungan melalui jaminan sosial BPJS akan terus diperbarui.

"Risiko tentu jaminan sosial melalui BPJS ini akan terus kita perbarui," ujar Muhaimin.

Pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem secara nasional mencapai nol persen pada 2026, sedangkan angka kemiskinan nasional ditargetkan maksimal 5 persen pada 2029.

Untuk Jawa Tengah, Muhaimin mengatakan pemerintah akan terus mendorong angka kemiskinan turun hingga di bawah 8 persen.

Pemutakhiran data desil, menurutnya, menjadi bagian penting agar bansos benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Namun, keberhasilan penanggulangan kemiskinan pada akhirnya akan diukur dari kemampuan penerima bantuan untuk naik kelas, mandiri, dan tidak kembali jatuh miskin. [DR]