IDNVoice.com - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) disiapkan sebagai pusat pengelolaan dan distribusi berbagai komoditas bersubsidi pemerintah, sekaligus menjadi motor penggerak aktivitas ekonomi di tingkat desa dan kelurahan.
Hal itu disampaikan Ferry saat berkunjung ke Cimahi, Jawa Barat, Jumat. Menurutnya, KDKMP akan menjadi saluran utama distribusi sejumlah barang bersubsidi, mulai dari gas LPG 3 kilogram, pupuk bersubsidi, beras, hingga minyak goreng kepada masyarakat.
"Perlu diketahui bahwa Bapak Presiden kemarin pada saat Hari Koperasi Nasional sudah membuat keputusan bahwa seluruh barang-barang bersubsidi, gas 3 kilogram, pupuk bersubsidi, beras, minyak goreng, semua disalurkan melalui KDKMP," kata Ferry pada Jumat, 17 Juli 2026.
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat posisi koperasi dalam perekonomian nasional sekaligus memperbaiki tata kelola distribusi kebutuhan masyarakat agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Tidak hanya menyalurkan barang subsidi, Ferry mengatakan KDKMP juga akan menjadi mitra pemerintah dalam mendistribusikan berbagai program bantuan sosial kepada masyarakat.
"Seluruh program-program pemerintah pusat, termasuk di dalamnya BLT, bansos, bantuan pangan non-tunai, itu juga akan disalurkan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih," ujarnya.
Selain menjalankan fungsi distribusi, KDKMP juga diarahkan menjadi pusat aktivitas ekonomi desa melalui pengembangan berbagai unit usaha produktif. Koperasi akan melayani penjualan kebutuhan pokok, pengembangan produk UMKM lokal, layanan keuangan mikro, pergudangan, hingga distribusi logistik.
Ferry menjelaskan, KDKMP nantinya juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan hasil produksi masyarakat desa, baik dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, maupun kerajinan, sekaligus menyediakan berbagai sarana produksi yang dibutuhkan masyarakat.
"Kegiatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini adalah melaksanakan kegiatan keuangan mikro, pergudangan, dan kegiatan usaha produktif yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa dan kelurahan," katanya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan skema penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga akan didorong melalui KDKMP dengan melibatkan perbankan untuk membuka unit layanan jasa keuangan di koperasi desa dan kelurahan.
Menurut Ferry, keterlibatan KDKMP dalam penyaluran berbagai program pemerintah sekaligus penguatan ekonomi desa akan memperpendek rantai distribusi yang selama ini dinilai terlalu panjang serta meminimalkan potensi ketidaktepatan sasaran penerima manfaat.
"Ini adalah keputusan yang akan menentukan arah sistem dan praktik ekonomi kita karena itu akan memutus mata rantai distribusi yang berkepanjangan," katanya.
Ia berharap KDKMP mampu menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat di tingkat desa sekaligus mengembalikan koperasi sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional bersama badan usaha milik negara (BUMN) dan sektor swasta. [DR]