Prabowo: Indonesia Setop Impor Solar Mulai Juli 2026 Berkat Produksi B50

IDNVoice.com - Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia mulai menghentikan impor solar sejak Juli 2026 seiring keberhasilan pemerintah memproduksi bahan bakar diesel berbasis minyak sawit B50. Langkah tersebut menjadi tonggak penting dalam upaya mewujudkan kemandirian energi nasional sekaligus memperkuat pemanfaatan sumber daya dalam negeri.

Dalam sambutannya pada Panen Raya TNI dalam Mendukung Program Ketahanan Pangan di Lanud Abdulrachman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang mampu memproduksi B50, yaitu bahan bakar solar dengan campuran 50 persen biodiesel berbahan baku kelapa sawit.

"Sebelumnya, kita berhasil menjadi negara pertama di dunia yang menghasilkan B50. Kita sekarang hasilkan solar dari kelapa sawit. Jadi, dari mulai bulan Juli ini kita tidak impor solar lagi dari luar negeri," ujar Presiden Prabowo pada Jumat, 17 Juli 2026.

Menurut Presiden, penghentian impor solar tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang besar karena anggaran yang sebelumnya digunakan untuk membeli bahan bakar dari luar negeri kini dapat berputar di dalam negeri.

"Lebih baik uang itu beredar di Indonesia, dinikmati oleh petani-petani sawit di seluruh Indonesia," katanya.

Prabowo menegaskan pemerintah akan terus mempercepat program kemandirian energi dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya domestik. Selain keberhasilan implementasi B50, pemerintah juga mulai mengembangkan bensin dengan campuran 10 persen etanol atau E10 sebagai tahap awal menuju penggunaan bioetanol secara lebih luas.

Lebih lanjut, pemerintah menargetkan peningkatan bauran bioetanol hingga mencapai E20. Untuk merealisasikan target tersebut, pembangunan pabrik bioetanol baru akan dipercepat guna meningkatkan kapasitas produksi nasional.

Menurut Presiden, saat ini Indonesia baru memiliki satu pabrik bioetanol sehingga pengembangan industri tersebut menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam mendukung transisi energi berbasis bahan bakar nabati.

Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap Indonesia tidak hanya semakin mandiri dalam memenuhi kebutuhan energi, tetapi juga mampu meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian nasional, khususnya kelapa sawit, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah penghasil sawit. [DR]