Transaksi KDKMP Tembus Rp56,8 Miliar, Pupuk Jadi Komoditas Terlaris

IDNVoice.com - Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mencatat nilai transaksi sebesar Rp56,8 miliar sepanjang tahun 2026. Komoditas pupuk menjadi penyumbang transaksi terbesar, seiring meningkatnya peran koperasi sebagai pusat distribusi kebutuhan masyarakat dan barang bersubsidi.

Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Simkopdes) yang diakses di Jakarta, Jumat pukul 15.30 WIB, total transaksi KDKMP mencapai 54.316 transaksi dengan nilai keseluruhan sebesar Rp56,8 miliar.

Dari seluruh transaksi tersebut, Pupuk NPK Phonska menjadi komoditas dengan nilai transaksi tertinggi, yakni Rp15,09 miliar dengan volume transaksi mencapai 8,17 juta.

Di posisi kedua terdapat Pupuk Urea N 46 persen yang membukukan nilai transaksi sebesar Rp11,27 miliar dari volume transaksi 6,20 juta.

Selain pupuk, transaksi KDKMP juga didominasi berbagai kebutuhan pokok dan barang bersubsidi. Tercatat minyak goreng Bimoli 2 liter mencapai nilai transaksi Rp3,63 miliar, disusul beras medium SPHP kemasan 5 kilogram sebesar Rp2,49 miliar, beras sebesar Rp1,14 miliar, LPG 3 kilogram senilai Rp486 juta, serta gula kemasan 1 kilogram sebesar Rp284,78 juta.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pemerintah akan semakin memperkuat peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai pusat distribusi berbagai barang bersubsidi kepada masyarakat.

Menurut Ferry, keputusan tersebut telah disepakati dalam rapat kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Nantinya, penyaluran sejumlah komoditas bersubsidi seperti LPG 3 kilogram, pupuk, minyak goreng, hingga beras akan dilakukan melalui KDKMP.

"Insyaallah dalam waktu dekat akan dikeluarkan Peraturan Presiden untuk mengatur distribusi barang-barang bersubsidi," kata Ferry.

Sementara itu, perkembangan pembentukan KDKMP juga terus menunjukkan peningkatan. Berdasarkan data Simkopdes, hingga Jumat telah terbentuk 83.380 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dengan 60.783 koperasi di antaranya telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Di sisi lain, pembangunan gerai fisik KDKMP juga terus dipercepat. Dari 38.050 lahan yang diajukan, sebanyak 35.856 lahan telah berhasil diverifikasi.

Rinciannya, 470 lokasi telah terverifikasi namun belum memulai pembangunan, 18.855 lokasi masih dalam tahap pembangunan, sedangkan 16.531 gerai telah rampung atau mencapai progres pembangunan 100 persen.

Pemerintah berharap penguatan jaringan KDKMP tidak hanya memperlancar distribusi barang bersubsidi, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi desa melalui koperasi yang profesional, modern, dan terintegrasi. [DR]