MBG Dinilai Perkuat UMKM Pangan dan Dongkrak Ekonomi Daerah

IDNVoice.com - Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berperan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga berpotensi menjadi penggerak ekonomi daerah dengan mendorong lahirnya pelaku usaha baru di sektor pangan, khususnya di Nusa Tenggara Barat (NTB).

"MBG harus dipandang sebagai mesin ekonomi. Jika dikelola dengan benar, program itu bisa menjadi penggerak ekonomi lokal yang melahirkan pengusaha-pengusaha baru dari daerah," ujar Kamrussamad dalam keterangannya pada Senin, 13 Juli 2026.

Menurut dia, selama ini pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor pangan kerap menghadapi persoalan utama berupa ketidakpastian pasar. Kehadiran program MBG dinilai mengubah kondisi tersebut karena menghadirkan permintaan yang stabil dan berkelanjutan.

Kamrussamad menjelaskan kepastian kontrak usaha melalui program MBG akan memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan kapasitas produksi, melakukan ekspansi usaha, sekaligus memperkuat akses terhadap pembiayaan dari perbankan.

Ia juga menekankan pentingnya memastikan setiap rupiah anggaran yang dikucurkan pemerintah melalui program MBG dapat berputar selama mungkin di dalam daerah. Karena itu, pelaku usaha lokal perlu mengambil peran utama dalam seluruh rantai pasok pangan, mulai dari produksi bahan baku, distribusi, hingga pengelolaan dapur terpusat.

"Jika rantai pasok dikuasai pelaku usaha NTB, maka uang tidak langsung keluar daerah. Efeknya bisa berputar tiga sampai empat kali dan menciptakan kekayaan baru bagi masyarakat," katanya.

Ketua Umum Badan Pengurus Wilayah Himpunan Pengusaha Korps Alumni (Hipka) Himpunan Mahasiswa Islam itu menegaskan program MBG merupakan instrumen fiskal yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah apabila rantai pasoknya dikuasai oleh pelaku usaha lokal.

Menurutnya, dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan melalui dapur penyedia makanan akan menggerakkan berbagai sektor usaha, mulai dari petani sayuran, peternak sapi, produsen telur, pelaku logistik, hingga tenaga kerja di bidang pengolahan pangan.

Data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi NTB mencatat, hingga 31 Mei 2026 pemerintah pusat telah menyalurkan anggaran sebesar Rp2,02 triliun untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis bagi 1,89 juta penerima manfaat di NTB.

Sementara itu, pelaku usaha MBG Ahmad Tantawi mengingatkan pentingnya kepastian regulasi agar dunia usaha semakin yakin berinvestasi dalam ekosistem program tersebut.

"Baru kali ini ada program yang sat-set secara langsung ke bawah tanpa alur birokrasi yang jelimet. Uang diarahkan langsung ke bawah tanpa banyak birokrasi," ujar Ahmad. [DR]