IDNVoice.com - Presiden Prabowo Subianto menargetkan jumlah badan usaha milik negara (BUMN) dipangkas secara signifikan dari lebih dari 1.000 perusahaan menjadi sekitar 250 perusahaan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari penataan besar-besaran agar BUMN lebih efisien, transparan, dan benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat.
Hal itu disampaikan Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 di Jakarta pada Minggu, 28 Juni 2026.
"Kita mau sekarang rasional, efisien, dan ini kita buktikan, dan ini kita lakukan. Saya minta dalam tahun ini harus selesai, ya. Jadi dalam dua tahun kita akan bikin BUMN-BUMN lebih efisien, lebih transparan, lebih bekerja untuk rakyat," kata Prabowo.
Presiden mengungkapkan pemerintah saat ini tengah melakukan pembersihan dan penertiban BUMN. Dari sekitar 1.000 perusahaan yang ada, lebih dari 200 BUMN telah ditutup sebagai bagian dari proses restrukturisasi.
Menurut Prabowo, jumlah perusahaan pelat merah akan terus dikurangi hingga tersisa sekitar 250 perusahaan. Dengan demikian, lebih dari 750 BUMN akan ditutup untuk menciptakan tata kelola yang lebih sehat dan efektif.
"Bagaimana Pak Dony? Ujungnya kita bisa berapa BUMN? Ujungnya nanti 250. Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup," kata Prabowo saat bertanya langsung kepada Kepala BP BUMN Dony Oskaria mengenai target jumlah BUMN yang akan dipertahankan.
Prabowo menilai banyaknya jumlah BUMN selama ini justru membebani keuangan negara karena tingginya biaya organisasi, mulai dari direksi hingga komisaris, sementara sebagian perusahaan tidak mampu menghasilkan keuntungan.
"750 Dirut, 750 Direksi, kali 4 atau kali 5, 750 Komisaris kali 10. Overhead-nya kayak apa, gajinya kayak apa saudara-saudara. Ini uang rakyat semua. Perusahaan tidak untung hanya bayar overhead," tegasnya.
Karena itu, Prabowo meminta proses penataan BUMN dapat segera dituntaskan agar dalam dua tahun mendatang perusahaan-perusahaan negara menjadi lebih efisien, lebih transparan, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga menanggapi usulan kalangan akademisi agar setiap BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk kegiatan riset dan inovasi.
Prabowo menyambut baik gagasan tersebut, namun menegaskan bahwa syarat utama agar kebijakan itu dapat berjalan adalah BUMN harus terlebih dahulu mampu mencetak keuntungan.
"Ini bagus usulnya. Masalahnya, BUMN-BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih, Danantara terima kasih. Satu tahun ini sudah mulai ada laba," ujarnya. [DR]