Tegaskan Petani Harus Ikut Nikmati Tingginya Harga CPO, Wamentan Minta Pabrik Sawit Patuhi Harga TBS

Minggu, 28 Juni 2026 19:21 WIB
Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia (Wamentan RI) Sudaryono saat pelantikan DPD HKTI Kalbar pada Minggu, 28 Juni 2026. (IDNVoice/Dok. Pribadi)
Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia (Wamentan RI) Sudaryono saat pelantikan DPD HKTI Kalbar pada Minggu, 28 Juni 2026. (IDNVoice/Dok. Pribadi)

DNVoice.com - Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia (Wamentan RI) Sudaryono meminta seluruh pabrik kelapa sawit membeli tandan buah segar (TBS) milik petani sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah. Langkah itu dinilai penting agar tingginya harga minyak sawit mentah (CPO) saat ini benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan petani.

"Harga CPO sedang tinggi, harga sawit juga tinggi. Karena itu, TBS tidak boleh dibeli di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah. Harga tersebut merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah daerah, pabrik kelapa sawit, dan petani," kata Sudaryono saat melantik Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPD HKTI) Kalimantan Barat di Pontianak pada Minggu, 28 Juni 2026.

Menurutnya, kepatuhan perusahaan terhadap harga TBS yang telah ditetapkan pemerintah merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan rantai usaha perkebunan sawit sekaligus meningkatkan pendapatan petani sebagai pelaku utama di sektor tersebut.

Ia menegaskan pemerintah berkomitmen menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada petani sehingga kenaikan harga komoditas global tidak hanya dinikmati oleh industri, tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan petani.

"Intinya, di era Presiden Prabowo, petani tidak boleh tidak sejahtera. Petani harus sejahtera," ujarnya.

Ia menambahkan pemerintah terus memperkuat kemandirian pangan nasional melalui peningkatan produksi dalam negeri. Atas arahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia mulai menghentikan impor sejumlah komoditas strategis, seperti beras, jagung, dan gula sejak 2025.

Menurutnya, upaya mengurangi ketergantungan terhadap impor harus dibarengi dengan penguatan sektor pertanian dan perkebunan, termasuk memastikan petani memperoleh harga yang adil atas hasil produksinya.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan yang baru dilantik sebagai Ketua DPD HKTI Kalbar menyatakan organisasinya siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

Norsan mengatakan HKTI akan memfokuskan program pada peningkatan produktivitas pertanian, penguatan kelembagaan petani, serta menghadirkan inovasi dan solusi nyata bagi pengembangan sektor pertanian di Kalimantan Barat.

"Mari kita bersama-sama mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan para petani di Kalimantan Barat," katanya.

Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, pelaku usaha hingga masyarakat tani, untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun sektor pertanian yang maju, mandiri, dan berkelanjutan.

Pelantikan DPD HKTI Kalimantan Barat tersebut dirangkaikan dengan kegiatan jalan sehat dan gelar pangan murah yang diikuti ribuan masyarakat. Kegiatan itu menjadi bagian dari upaya mendekatkan organisasi kepada masyarakat sekaligus mendukung penguatan ketahanan pangan dan menjaga stabilitas harga bahan pokok di daerah. [DR]



Reporter : Redaksi
Redaktur : Abdul Rahman Wahid