Model Bisnis KDKMP Disiapkan Jadi Pusat Distribusi Barang Subsidi dan Serap Hasil Petani

IDNVoice.com - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono memastikan pemerintah terus mematangkan tahapan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Salah satu fokus utama yang tengah disiapkan adalah penyusunan model bisnis dan studi kelayakan agar koperasi mampu berjalan produktif dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan Ferry saat membuka Sarasehan Nasional MPDI di Pondok Pesantren Daarul Ukhuwwah, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Sabtu, 27 Juni 2026.

"Operasional kegiatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sedang kami matangkan business model dan feasibility study-nya," kata Ferry.

Ia menjelaskan, program KDKMP dirancang untuk menggerakkan perekonomian desa ke arah yang lebih produktif. Karena itu, pemerintah menghitung secara rinci potensi keuntungan setiap unit usaha agar koperasi dapat berkembang sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam operasionalnya, KDKMP akan menjadi pusat penyaluran berbagai barang bersubsidi, mulai dari elpiji 3 kilogram, pupuk subsidi, beras, hingga minyak goreng.

Menurut Ferry, distribusi barang subsidi melalui koperasi harus mampu menjamin harga tetap terjangkau sekaligus memastikan ketersediaan stok sesuai kebutuhan masyarakat di setiap desa maupun kelurahan.

"Begitu pun pupuk subsidi, PT Pupuk Indonesia langsung ke Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih," ujarnya.

Selain menjadi penyalur barang subsidi, KDKMP juga akan berfungsi sebagai pusat penyerapan dan perdagangan berbagai hasil produksi masyarakat, seperti komoditas pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, hingga produk kerajinan dengan harga yang kompetitif.

Ia juga mengungkapkan perkembangan pembangunan infrastruktur KDKMP. Hingga saat ini, sekitar 13 ribu gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah rampung dibangun.

"Dan yang sedang berlangsung sekitar 20 ribuan," ujarnya lagi.

Ia menjelaskan, pembangunan gerai dilakukan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara yang berkolaborasi dengan TNI sehingga proses pembangunan dapat berlangsung lebih cepat.

Lebih lanjut, Ferry menegaskan bahwa meskipun program KDKMP pada awalnya merupakan kebijakan yang bersifat top down, pelaksanaannya tetap mengedepankan partisipasi masyarakat.

Menurutnya, kepala daerah, dinas terkait, hingga masyarakat desa dilibatkan dalam proses pembentukan koperasi. Bahkan, pembentukan badan hukum setiap KDKMP dilakukan melalui musyawarah khusus di tingkat desa dan kelurahan.

"Jadi tetap bottom up, ada peristiwa yang melibatkan masyarakat," ujar Ferry.

Dengan pematangan model bisnis dan operasional tersebut, pemerintah berharap KDKMP dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa, memperkuat distribusi barang kebutuhan pokok, sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas bagi hasil produksi masyarakat. [DR]