252 Gedung KDKMP di Ponorogo Rampung, 20 Manajer Masih Kosong dan Belum Beroperasi

IDNVoice.com - Sebanyak 252 gedung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, telah selesai dibangun. Namun, koperasi yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah pusat tersebut belum bisa beroperasi karena masih terkendala kelengkapan komoditas dan perekrutan tenaga kerja.

Saat ini, para manajer KDKMP sudah mulai menempati gedung atau gerai sesuai wilayah kerja masing-masing. Meski demikian, masih terdapat sekitar 20 posisi manajer yang belum terisi dari total 252 gedung yang telah rampung dibangun.

Dandim 0802/Ponorogo, Letkol Arh Farauk Saputra, mengatakan pihaknya bersama para manajer yang telah ditugaskan tengah mempercepat persiapan operasional. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mendata distributor untuk membangun rantai pasok kebutuhan koperasi.

"Jadi untuk KDKMP memang manajer sudah masuk ke gedung-gedung atau gerai-gerai yang ditunjuk sesuai wilayah kerjanya, tapi memang dari 252 gedung, belum semua ada manajernya. Yang belum ada itu 20-an dan kita juga masih belum bisa operasional karena yang pertama kita masih memerlukan beberapa hal untuk dilengkapi, seperti misalnya komoditas dan juga karyawan," ujar Letkol Arh Farauk Saputra, kemarin sebagaimana dikutip IDNVoice pada Jumat, 6 November 2026.

Ia menjelaskan, setiap unit KDKMP nantinya diperkirakan membutuhkan sekitar 18 personel, termasuk manajer. Proses perekrutan karyawan akan dilakukan melalui dua mekanisme, yakni penunjukan dari pemerintah pusat dan hasil musyawarah desa.

Untuk posisi tertentu, seperti petugas keamanan dan pengemudi, tenaga kerja akan direkrut melalui mekanisme musyawarah desa.

Farauk menegaskan, meskipun persiapan operasional menjadi tanggung jawab utama para manajer, jajaran Kodim 0802/Ponorogo tetap memberikan pengawalan dan pendampingan. Hal itu dilakukan untuk memastikan program prioritas Presiden tersebut dapat segera berjalan.

"Ini kita sudah dikejar-kejar nih agar semuanya segera operasional. Karena ini adalah program prioritas dari presiden ya kita harus kawal," pungkasnya. [DR]