Pemkab Kubu Raya Soroti Dapur MBG Belum Beroperasi, Wilayah Pesisir dan Kepulauan Masih Menanti

IDNVoice.com – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, masih menghadapi tantangan dalam pemerataan layanan. Dari sekitar 28 bangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah disiapkan mitra, kurang dari 10 dapur yang sudah terverifikasi dan beroperasi.

Kondisi tersebut menjadi perhatian Wakil Bupati Kubu Raya Sukiryanto. Ia mendorong perbaikan kualitas tata kelola dapur SPPG agar pelaksanaan program prioritas Presiden itu berjalan lebih optimal, terutama untuk menjangkau masyarakat di wilayah pesisir, kepulauan, serta daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Hal itu disampaikan Sukiryanto saat menghadiri Diskusi Kelompok Terarah (FGD) Perbaikan Tata Kelola Dapur SPPG di Aula Kantor Bupati Kubu Raya, Rabu.

“Mudah-mudahan dengan adanya pendalaman nanti, kita betul-betul dapat memperbaiki sesuai dengan tema perbaikan tata kelola dapur SPPG,” kata Sukiryanto pada Rabu, 14 Oktober 2026.

Sukiryanto menjelaskan, pelaksanaan MBG di Kubu Raya dalam dua pekan terakhir berjalan lancar. Distribusi makanan kepada anak sekolah penerima manfaat pun dapat dilakukan dengan baik.

Namun, keberhasilan tersebut belum sepenuhnya dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah pesisir dan kepulauan. Kendala verifikasi dan belum adanya kejelasan pelaksanaan teknis membuat sejumlah dapur yang telah dibangun mitra belum dapat beroperasi.

Ia menyebut, sebagian bangunan dapur bahkan telah menunggu selama sekitar satu tahun agar bisa difungsikan untuk mendukung program MBG.

“Masyarakat di pesisir dan kepulauan sangat menantikan program ini. Sudah setahun bangunan menunggu untuk bisa dioperasionalkan,” katanya.

Situasi ini menunjukkan pentingnya percepatan penyelesaian persoalan administratif dan teknis agar fasilitas yang telah disiapkan dapat segera dimanfaatkan. Dengan begitu, pemerataan distribusi makanan bergizi bagi anak sekolah tidak hanya terpusat di wilayah yang lebih mudah dijangkau.

Selain menyoroti keterlambatan operasional dapur, Sukiryanto juga menekankan pentingnya kepastian aturan bagi mitra dan yayasan SPPG yang telah menginvestasikan modal secara mandiri.

Menurutnya, mitra memiliki kontribusi besar dalam mendukung pelaksanaan MBG. Mereka membangun gedung dan menyiapkan peralatan menggunakan dana sendiri, kemudian menyewakannya kepada pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN).

“Mitra ini luar biasa, bermodal sendiri membantu negara. Kita berharap pemerintah pusat memberikan toleransi dan kejelasan aturan agar mitra tidak terombang-ambing,” katanya.

Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan kejelasan kebijakan dan kelonggaran yang diperlukan sesuai ketentuan agar para mitra memiliki kepastian dalam menjalankan perannya.

Kejelasan regulasi dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan kerja sama antara pemerintah dan mitra, sekaligus mempercepat pemanfaatan dapur yang telah dibangun.

Sukiryanto mengatakan pembentukan Sub-Satgas MBG di Kabupaten Kubu Raya telah berjalan. Meski demikian, pelaksanaan kebijakan teknis masih menunggu petunjuk pelaksanaan dari pemerintah pusat.

Menurutnya, koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat perlu diperkuat agar persoalan yang menghambat operasional dapur dapat segera diselesaikan.

Kepastian petunjuk teknis juga diharapkan dapat memperjelas mekanisme pelaksanaan program, khususnya bagi dapur yang telah disiapkan untuk melayani masyarakat di wilayah dengan tantangan geografis.

Dalam kesempatan tersebut, Sukiryanto turut mendorong organisasi yang menaungi para mitra, seperti Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dan organisasi mitra MBG lainnya, untuk memperkuat koordinasi dan menyampaikan aspirasi secara kolektif kepada pemerintah pusat.

Ia menilai, organisasi yang solid akan memiliki posisi lebih kuat dalam menyuarakan persoalan yang dihadapi mitra di lapangan.

“Kalau 500 lebih mitra bergabung dalam satu organisasi, insyaallah suaranya bisa didengar. Harapan teman-teman mitra agar organisasinya betul-betul memperjuangkan nasib mereka,” tuturnya.

Sukiryanto berharap perbaikan tata kelola dapur SPPG, kepastian regulasi, dan penguatan koordinasi lintas pihak dapat mempercepat operasional dapur yang belum terverifikasi. [DR]