Kampung Nelayan Merah Putih Diharapkan Perkuat Sektor Perikanan Papua Barat Daya

IDNVoice.com – Provinsi Papua Barat Daya memiliki potensi sumber daya kelautan yang besar, terutama di wilayah perairan Raja Ampat. Namun, potensi tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta dukungan sarana dan prasarana bagi nelayan agar hasil laut dapat dimanfaatkan secara optimal.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Papua Barat Daya, Agus Waluyo, menyebut jumlah nelayan di provinsi tersebut mencapai sekitar 5.000 orang berdasarkan data terakhir hingga Agustus 2026. Angka itu meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sekitar 3.000 nelayan.

"Kalau jumlah tahun lalu itu ada 3 ribuan nelayan, tapi data terakhir sampai Agustus 2026 ada 5 ribuan nelayan. Yang terbanyak di Raja Ampat. Nelayan ada kategorinya, nelayan pesisir, nelayan budidaya, dan nelayan tangkap. Jadi nelayan ada yang hasil tangkap memang langsung dijual atau ada yang nelayan lebih besar lagi untuk menampung," jelas Agus dikutip dari RRI pada Minggu, 11 Oktober 2026.

Meski jumlah nelayan terus bertambah, Agus mengakui belum seluruhnya tergabung dalam organisasi HNSI. Pihaknya tetap berupaya merangkul para nelayan agar kebutuhan dan persoalan mereka dapat lebih diperhatikan oleh pihak terkait.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah keterbatasan akses bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan tangkap. Menurut Agus, tidak semua nelayan bisa memperoleh bahan bakar bersubsidi karena adanya persyaratan keanggotaan untuk mendapatkan alokasi BBM dari Pertamina.

"Khusus nelayan tangkap itu kasihan, mereka tidak semua dapat bahan bakar, karena ada seperti keanggotaan untuk dapat jatah bahan bakar subsidi dari Pertamina," katanya.

Agus menjelaskan, kuota BBM tidak ditentukan berdasarkan jumlah nelayan. Kondisi tersebut membuat sebagian nelayan terpaksa membeli bahan bakar secara eceran dengan harga yang relatif lebih mahal, sehingga menambah beban operasional mereka saat melaut.

Selain BBM, ketersediaan es balok juga menjadi persoalan. Tidak semua nelayan memperoleh akses terhadap kebutuhan tersebut, padahal es balok berperan penting dalam menjaga kesegaran dan kualitas ikan setelah ditangkap, terutama sebelum hasil laut dipasarkan.

Di tengah berbagai persoalan tersebut, HNSI Papua Barat Daya menaruh harapan pada program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang menjadi bagian dari program prioritas pemerintah melalui Asta Cita.

Agus menyampaikan bahwa pelaksanaan program tersebut di wilayahnya masih menunggu tahap finalisasi pada tahun ini. Ia berharap keberadaan Kampung Nelayan Merah Putih dapat menjadi solusi untuk mengatasi berbagai kendala yang selama ini dihadapi nelayan.

Pengembangan kampung nelayan diharapkan dapat mendukung aktivitas perikanan, mulai dari penyediaan sarana pendukung, penanganan hasil tangkapan, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Dengan potensi laut yang melimpah dan jumlah nelayan yang terus bertambah, dukungan terhadap akses BBM bersubsidi, ketersediaan es balok, serta pembangunan fasilitas perikanan menjadi hal penting bagi Papua Barat Daya. Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat sektor perikanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan setempat. [DR]