270 Orang Diduga Keracunan MBG di Cirebon, DPR Desak SPPG Bermasalah Ditutup Permanen

IDNVoice.com – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendesak pemerintah menjatuhkan sanksi tegas terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti menyebabkan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia meminta dapur penyedia makanan yang terbukti melakukan pelanggaran hingga membahayakan penerima manfaat ditutup secara permanen, bukan sekadar dihentikan sementara.

Desakan tersebut disampaikan Charles menyusul laporan dugaan keracunan MBG di Kota Cirebon, Jawa Barat, yang berdampak pada 270 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 231 korban merupakan anak-anak, sedangkan 39 lainnya adalah orang dewasa.

"Sangat prihatin sekaligus marah melihat kasus dugaan keracunan MBG terus berulang, kali ini di Cirebon, jumlah korban dilaporkan 270 orang. Sampai kapan anak-anak kita harus menjadi korban sebelum pemerintah benar-benar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program ini?," kata Charles pada Kamis, 22 Oktober 2026.

Charles menegaskan, keselamatan penerima manfaat harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program MBG. Menurutnya, pemerintah tidak boleh mengabaikan standar keamanan pangan demi mengejar target distribusi makanan kepada masyarakat.

"Jangan sampai ambisi mengejar target penyaluran MBG justru mengabaikan standar keamanan pangan," ucapnya.

Ia menilai, penanganan terhadap dapur MBG yang terbukti menyebabkan keracunan massal tidak cukup hanya melalui penghentian operasional sementara. Charles mendorong sanksi lebih berat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kelalaian yang dapat membahayakan kesehatan penerima manfaat.

"Dapur MBG yang terbukti menyebabkan keracunan harus ditutup secara permanen, bukan sekadar dihentikan sementara lalu diizinkan beroperasi kembali," ujarnya.

Menurut Charles, penegakan standar keamanan pangan harus menjadi bagian utama dalam pengawasan program MBG. Pemerintah perlu memastikan setiap SPPG bertanggung jawab terhadap kualitas bahan baku, proses pengolahan, hingga makanan yang didistribusikan kepada penerima manfaat.

Selain mendesak penindakan terhadap SPPG bermasalah, Charles meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG. Ia juga mendorong agar sistem penyediaan makanan berbasis sekolah dipertimbangkan sebagai alternatif untuk memperkuat pengawasan terhadap kualitas dan keamanan makanan.

Charles mengingatkan, keberhasilan program MBG tidak semestinya hanya diukur berdasarkan jumlah penerima manfaat atau banyaknya makanan yang disalurkan. Kualitas menu, keamanan pangan, serta perlindungan kesehatan anak harus menjadi bagian penting dalam evaluasi program tersebut.

"Jangan sampai pemerintah hanya sibuk mengejar jumlah penerima manfaat, sementara persoalan mendasar terkait keamanan pangan terus terabaikan. Tujuan MBG adalah memperbaiki gizi anak-anak kita, bukan justru membuat mereka masuk rumah sakit," katanya.

Pernyataan tersebut kembali menyoroti pentingnya pengawasan dan penerapan standar keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG. Pemerintah diharapkan memastikan setiap penyedia makanan memenuhi ketentuan yang berlaku agar tujuan program untuk meningkatkan gizi masyarakat, khususnya anak-anak, dapat tercapai tanpa mengabaikan keselamatan penerima manfaat. [DR]