Jusuf Kalla Dorong Pendekatan Politis untuk Selesaikan Persoalan Keamanan di Papua

IDNVoice.com - Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Muhammad Jusuf Kalla mendorong pemerintah mengedepankan pendekatan politis kepada masyarakat Papua sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan sekaligus menyelesaikan persoalan keamanan di wilayah tersebut.

Jusuf Kalla menyampaikan pandangan itu menanggapi penembakan terhadap tiga aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, beberapa waktu lalu.

Menurut Ketua Umum PMI Pusat tersebut, pendekatan kepada masyarakat diperlukan untuk membangun pemahaman bersama mengenai arah pembangunan Papua.

"Harus ada pendekatan kepada masyarakat untuk adanya suatu pengertian politis dengan baik agar masyarakat mengerti pembangunan Papua itu dibangun secara bersama-sama," kata Jusuf Kalla seusai menghadiri pelantikan Pengurus PMI DIY periode 2026–2031 di Yogyakarta pada Minggu, 13 September 2026.

Jusuf Kalla mengatakan pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk pembangunan Papua. Menurut dia, berbagai dukungan tersebut ditujukan untuk mendorong kemajuan wilayah Indonesia bagian timur.

Ia membandingkan kondisi Papua dengan Papua Nugini yang menurutnya menunjukkan perbedaan dalam aspek pembangunan.

"Kalau dibandingkan, katakanlah Papua dengan Papua Nugini, ya jauh lebih baik kita. Seperti itu, sehingga perlu diberikan suatu pengertian yang betul kepada mereka yang KKB itu," katanya.

Karena itu, Jusuf Kalla menilai masyarakat Papua dan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) perlu mendapatkan pemahaman mengenai pembangunan serta masa depan Papua melalui pendekatan yang damai.

Pendekatan Damai Sebelum Operasi Keamanan

Jusuf Kalla menekankan pendekatan politis perlu menjadi salah satu langkah yang diutamakan sebelum pemerintah mengambil tindakan keamanan lebih lanjut.

Menurut dia, pemerintah perlu terlebih dahulu membangun komunikasi dan pemahaman bersama dengan masyarakat Papua maupun kelompok bersenjata.

Namun, apabila kekerasan masih terus dilakukan, ia menyebut aparat keamanan tetap memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan.

"Dan apabila mereka masih begitu, tentu balasannya operasi daripada aparat kita, TNI, Kepolisian. Tapi dua pihak perlu ada upaya pengertian politis secara baik, secara damai. Di mana-mana kita bisa menyelesaikan itu," katanya.

Ia berharap pendekatan yang mengedepankan dialog dan pemahaman politik tersebut dapat membuka ruang penyelesaian persoalan Papua secara lebih damai, sekaligus memastikan pembangunan tetap berjalan dan masyarakat menjadi bagian dari proses tersebut. [DR]