Prabowo Perintahkan Karhutla di Sekitar IKN Ditangani Serius, Cegah Api Masuk Zona Inti

Senin, 07 September 2026 22:21 WIB
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas mengenai perkembangan penanganan bencana alam dari Istana Merdeka, Jakarta, melalui konferensi video pada Senin, 7 September 2026. (IDNVoice/BPMI Setpres)
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas mengenai perkembangan penanganan bencana alam dari Istana Merdeka, Jakarta, melalui konferensi video pada Senin, 7 September 2026. (IDNVoice/BPMI Setpres)

IDNVoice.com - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penanganan serius terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Presiden meminta kebakaran tersebut segera dikendalikan agar tidak merambat ke zona inti IKN.

Prabowo juga meminta penguatan aset penanganan karhutla, termasuk pengerahan lebih banyak sarana pemadaman untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran di kawasan sekitar IKN.

"Kebakaran yang dekat IKN itu harus diperhatikan dan mungkin kita harus kerahkan aset-aset lebih untuk jangan sampai kebakaran itu sampai ke zona inti," kata Prabowo saat memimpin rapat penanganan bencana secara virtual di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin, 7 September 2026.

Instruksi tersebut disampaikan setelah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto melaporkan adanya karhutla di kawasan IKN, tepatnya di Bukit Soeharto, dengan luas mencapai 458 hektare.

"Di IKN, Kalimantan Timur, di kawasan IKN Bapak Presiden, di Bukit Soeharto ada 458 hektare," kata Suharyanto.

Menurut Suharyanto, kebakaran di kawasan tersebut masih dalam proses penanganan. BNPB mengerahkan Satgas Darat serta helikopter untuk melakukan pemadaman melalui operasi water bombing.

"Ini sedang proses penanganan, kami pun bantu dengan Satgas Darat dan Heli WB (water bombing) ke sana," ucap Suharyanto.

71 Ribu Hektare Lahan Gambut Berhasil Dipadamkan

Dalam rapat tersebut, Suharyanto juga melaporkan perkembangan penanganan karhutla di enam provinsi prioritas di Sumatera dan Kalimantan.

Hingga Senin, sekitar 98 persen kebakaran lahan gambut di enam provinsi tersebut telah berhasil dipadamkan. Wilayah yang menjadi prioritas meliputi Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi.

Operasi pemadaman yang dilakukan melalui jalur darat dan udara dengan melibatkan unsur gabungan telah berhasil memadamkan 71.069,65 hektare lahan gambut dari total area terbakar seluas 72.009,10 hektare.

"Kami sudah berhasil memadamkan 71.069,65 hektare di enam provinsi per hari ini. Jadi, kami laporkan total yang terbakar di enam provinsi yang lahan gambut. Lahan gambut ini yang susah untuk dipadamkan," ujarnya.

Dengan demikian, masih terdapat sekitar 939,45 hektare lahan yang menjadi sasaran penanganan. Pemadaman terhadap area yang tersisa tersebut terus dilakukan.

Namun, Suharyanto mengingatkan bahwa penurunan luas area terbakar belum berarti ancaman karhutla sepenuhnya berakhir. Lahan gambut memiliki karakteristik yang membuat api berpotensi kembali muncul setelah sebelumnya berhasil dipadamkan.

"Apakah 939,45 ini setelah dipadamkan hari ini, besok berkurang? Mudah-mudahan berkurang, tetapi kadang-kadang juga tidak berkurang signifikan karena hari ini juga ditemukan titik kebakaran yang baru, atau kebakaran yang lama yang sudah dipadamkan tiba-tiba hidup kembali. Itulah kesulitannya lahan gambut di enam provinsi prioritas ini," kata dia.

Prabowo Bahas Pengerahan Helikopter Chinook

Untuk memperkuat operasi pemadaman, Presiden Prabowo juga meminta Suharyanto berkoordinasi dengan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto terkait penempatan helikopter berat jenis Chinook.

Prabowo ingin memastikan aset tersebut ditempatkan di lokasi yang paling membutuhkan sehingga dapat mendukung penanganan karhutla secara optimal.

"Baik, nanti didiskusikan ya dengan Panglima TNI nanti posisi (helikopter) Chinook-Chinook sebaiknya ada di mana," kata Presiden.

Instruksi tersebut menunjukkan perhatian pemerintah terhadap potensi karhutla di sekitar IKN, terutama agar kebakaran di Bukit Soeharto tidak berkembang dan mengancam kawasan inti pusat pemerintahan baru Indonesia. [DR]



Reporter : Redaksi
Redaktur : Abdul Rahman Wahid