Prabowo Minta Usut Korporasi di Balik Karhutla: Saya Minta Nama-Namanya Sampai ke Saya

IDNVoice.com - Presiden Prabowo Subianto meminta Polri mengusut tuntas keterlibatan korporasi dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk perusahaan yang diduga membuka lahan perkebunan dengan cara membakar.

Permintaan tersebut disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas mengenai perkembangan penanganan bencana alam yang dipantau secara daring dari Jakarta, Senin. Presiden secara khusus menyoroti pola kebakaran yang dalam waktu singkat berubah menjadi lahan perkebunan.

"Saya tertarik juga ya itu yang habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan dan apakah ini rakyat atau ini korporasi. Tapi tolong diselidiki terus dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya," ujar Prabowo pada Senin, 7 September 2026.

138 Tersangka, Delapan Korporasi Diproses

Dalam rapat tersebut, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melaporkan bahwa Polri telah menetapkan 138 tersangka dari 200 laporan polisi terkait penanganan karhutla.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 119 orang diduga melakukan pembakaran secara sengaja, sedangkan 19 lainnya diduga menyebabkan kebakaran karena kelalaian.

Selain individu, kepolisian juga tengah memproses hukum delapan korporasi yang diduga terkait dengan karhutla.

Polri turut mendalami 18 perusahaan yang telah dikenai sanksi pembekuan izin serta 42 perusahaan yang izinnya dicabut. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui kemungkinan adanya unsur pidana dalam kasus tersebut.

Prabowo meminta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid, serta Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) ikut mendalami dugaan keterlibatan korporasi.

Presiden bahkan membuka kemungkinan pencabutan seluruh perizinan apabila ditemukan pelanggaran serius.

"Kalau perlu kita segera cabut semuanya itu semua izin-izinnya kita cabut HGU-nya dan sebagainya. Ini sudah sudah kelewatan dan juga saya saya ingin tahu benar-benar korporasi itu milik siapa," tuturnya.

Penegakan Hukum Jangan Berhenti di Pelaku Lapangan

Prabowo menekankan pengusutan tidak boleh hanya menyasar pelaku yang berada di lapangan. Pemerintah perlu menelusuri siapa pemilik dan pihak yang berada di balik korporasi yang terbukti atau diduga terlibat dalam karhutla.

Langkah tersebut dinilai penting agar penegakan hukum memberikan efek jera dan tidak berhenti pada pihak yang hanya menjalankan aktivitas pembukaan lahan.

Selain karhutla, rapat tersebut membahas penanganan berbagai bencana yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia, mulai dari banjir dan longsor di Sumatera, gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, hingga erupsi gunung berapi.

Untuk karhutla, Prabowo meminta pemerintah mengubah pola penanganan dengan memperkuat mitigasi dan pencegahan. Pemerintah diminta tidak hanya bergerak ketika kebakaran sudah meluas.

"Saya minta pemikiran kita dalam perencanaan kita gunakan prinsip, lebih baik lebih daripada kurang," demikian Prabowo.

Sarana Pemadaman Diminta Diperkuat

Presiden juga meminta pemerintah memperbanyak sarana dan prasarana penanganan karhutla. Kebutuhan tersebut mencakup helikopter, pompa air, kendaraan pemadam kebakaran, serta berbagai peralatan pendukung lainnya.

Menurut Prabowo, kesiapsiagaan harus diperkuat sebelum kebakaran terjadi sehingga pemerintah memiliki kemampuan lebih cepat dalam melakukan pencegahan dan pemadaman.

Dengan penindakan terhadap korporasi yang terbukti terlibat, penelusuran kepemilikan perusahaan, serta penguatan sarana pemadaman, pemerintah berupaya memperketat penanganan karhutla sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan kembali berulang. [DR]