PDI Perjuangan Tegaskan Komitmen Zero Mahar, Dorong Anak Muda Masuk Politik Tanpa Beban Transaksional

IDNVoice.com - Kader muda PDI Perjuangan M. Syaiful Mujab menegaskan komitmen partainya untuk mempertahankan kebijakan tanpa mahar politik atau zero mahar. Menurutnya, kebijakan tersebut penting untuk membuka kesempatan yang lebih luas bagi generasi muda dan kader potensial untuk berkiprah dalam politik.

"Komitmen politik tanpa mahar ini sangat krusial untuk memberikan kesempatan yang setara bagi generasi muda dan kader-kader potensial dari berbagai latar belakang untuk tampil memimpin, tanpa tersandera oleh tingginya biaya politik transaksional," kata Mujab dalam keterangan tertulis di Jakarta pada Sabtu, 5 Agustus 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan Mujab dalam sesi PDI Perjuangan Sharing Experiences pada Konferensi Internasional 9th CALD Party Management Workshop di Yogyakarta, Sabtu.

Forum tersebut diawali dengan pembahasan mengenai pentingnya pelembagaan partai politik sebagai salah satu fondasi untuk menjaga ketahanan demokrasi di kawasan Asia Tenggara.

Mujab mengatakan partai politik perlu terus bertransformasi menjadi institusi publik yang memiliki tata kelola terstruktur, transparan, serta mengedepankan meritokrasi.

"Demokrasi yang sehat membutuhkan pelembagaan partai yang kuat dan teruji. PDI Perjuangan berkomitmen membangun organisasi yang tidak hanya bertumpu pada figur, melainkan pada sistem kaderisasi berjenjang melalui Sekolah Partai, penanaman ideologi Trisakti, serta nilai-nilai kerakyatan Marhaenisme," ujarnya.

Soroti Modernisasi Tata Kelola Partai

Dalam forum tersebut, Mujab juga memaparkan sejumlah langkah pembaruan tata kelola organisasi yang dilakukan PDI Perjuangan.

Ia menyebut partainya menjadi salah satu pelopor di Indonesia dalam menerapkan standardisasi manajemen internasional berbasis sertifikasi ISO serta asesmen psikometri dalam proses seleksi calon pimpinan dan kepala daerah.

Selain itu, partai turut memanfaatkan dasbor digital Media Pintar Perjuangan (MPP) untuk mendukung transparansi, edukasi, serta pemantauan kinerja kader secara lebih objektif.

Menurut Mujab, pembenahan sistem tersebut diperlukan agar organisasi politik tidak hanya bergantung pada popularitas atau kekuatan figur, tetapi memiliki mekanisme kaderisasi dan tata kelola yang terukur.

Bahas Masa Depan Partai Politik Asia

Sesi PDI Perjuangan menjadi bagian dari rangkaian workshop manajemen partai yang diselenggarakan Council of Asian Liberals and Democrats (CALD) bersama PDI Perjuangan dan Friedrich Naumann Foundation (FNF) Asia.

Rangkaian kegiatan sejak pagi diawali Fireside Chat bertajuk "Setting the Context-Electoral and Political Party Trends in East and Southeast Asia" yang dimoderatori Direktur Regional FNF Asia Moritz Kleine-Brockhoff.

Diskusi tersebut membahas tren pemilu dan tantangan partai politik di Asia dengan melibatkan perwakilan dari Singapura (SDP), Malaysia (Gerakan), Taiwan (DPP), Kamboja (CNRPA), dan Vietnam (Viet Tan).

Pada sesi siang hingga sore, akademisi Universitas Chiang Mai Thailand, Assoc. Prof. Chanintorn Pensute, memandu sesi interaktif World Café on Party Institutionalization. Forum tersebut membahas langkah-langkah praktis untuk mengatasi berbagai hambatan pelembagaan partai politik di kawasan Asia.

Rangkaian workshop hari kedua ditutup dengan perumusan dan pembacaan dokumen konsensus bersama bertajuk "The Yogyakarta Commitment".

Dokumen tersebut dibacakan Sekretaris Jenderal CALD Francis Gerald "Blue" Abaya sebagai bentuk komitmen kolektif partai-partai demokratis Asia untuk memperkuat tata kelola organisasi sekaligus menjaga kebebasan sipil. [DR]