MBG Mulai Sasar Pondok Pesantren di Pulau Jawa Pekan Keempat Oktober 2026

IDNVoice.com – Pemerintah memperluas jangkauan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mulai menyasar pondok pesantren di Pulau Jawa pada pekan keempat Oktober 2026. Langkah ini dilakukan untuk menambah cakupan penerima manfaat sekaligus memastikan layanan pemenuhan gizi menjangkau lebih banyak peserta didik.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, pelaksanaan MBG di pondok pesantren di Pulau Jawa diperkirakan dimulai pada 25 Oktober 2026.

“Pulau Jawa akan mulai dilaksanakan akhir Oktober ini, minggu keempat. Jadi diperkirakan tanggal 25,” kata Zulkifli dalam konferensi pers hasil rapat koordinasi MBG di Jakarta pada Senin, 19 Oktober 2026.

Zulkifli menjelaskan, pondok pesantren dapat menyerahkan data peserta didik secara langsung kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk didaftarkan sebagai penerima manfaat program MBG.

Ia menegaskan, mekanisme pendaftaran tersebut tidak melibatkan perantara agar proses pendataan berjalan transparan dan tepat sasaran.

“Tidak ada perantara, tidak ada makelar. Langsung data dari pondok langsung BGN,” ujarnya.

Menurut Zulkifli, penyaluran MBG harus berlandaskan data penerima manfaat yang jelas agar pelaksanaannya lebih tertib. Karena itu, keterlibatan langsung pondok pesantren dalam proses pendataan menjadi bagian penting untuk memastikan peserta didik yang memenuhi kriteria dapat terdaftar dalam program tersebut.

Selain memperluas layanan MBG ke pondok pesantren di Pulau Jawa, pemerintah juga mempercepat aktivasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Zulkifli menyebutkan, pada tahap pertama sebanyak 480 SPPG telah diselesaikan di kawasan Indonesia Timur, termasuk Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku.

Selanjutnya, pada tahap kedua yang dimulai 14 Oktober 2026, pemerintah mengaktifkan 980 SPPG baru di wilayah 3T yang mencakup Sumatera, Kalimantan, dan Bali.

Percepatan aktivasi SPPG tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan pelayanan MBG, terutama bagi masyarakat di wilayah yang memiliki tantangan geografis dan akses layanan.

Dengan penambahan unit pelayanan tersebut, pemerintah berupaya meningkatkan ketersediaan layanan pemenuhan gizi agar dapat menjangkau lebih banyak kelompok sasaran di berbagai daerah.

Dalam pelaksanaan program MBG, pemerintah menggunakan data dari sejumlah kementerian dan lembaga untuk menentukan penerima manfaat.

Zulkifli mengatakan, pendataan melibatkan Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Kementerian Kesehatan, khususnya untuk data balita.

Data tersebut diselaraskan berdasarkan nama dan alamat atau by name by address agar informasi penerima manfaat dari berbagai instansi dapat terintegrasi.

Meski demikian, Zulkifli mengakui masih terdapat calon penerima manfaat yang belum mendapatkan layanan MBG karena datanya belum masuk ke dalam sistem.

Oleh sebab itu, pembaruan dan penyelarasan data terus diperlukan untuk mengidentifikasi calon penerima yang belum terdaftar.

Pemerintah berharap mekanisme pendataan yang lebih akurat, disertai perluasan layanan ke pondok pesantren dan percepatan aktivasi SPPG di wilayah 3T, dapat mendukung penyaluran MBG secara lebih merata dan tepat sasaran.