Akhirnya Prabowo Setujui Bantuan Negara Tetangga untuk Tangani Karhutla, 60 Ribu Personel Dikerahkan

IDNVoice.com - Presiden Prabowo Subianto menyetujui bantuan dari negara-negara tetangga untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Saat ini, pemerintah tengah memproses pembahasan bantuan tersebut melalui koordinasi antarlembaga.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Arrmanatha Nasir atau yang akrab disapa Tata mengatakan, persetujuan Presiden Prabowo telah disampaikan dan pembahasan bantuan kini berlanjut ke tahap teknis.

"Bantuan yang ingin diberikan oleh negara-negara tetangga itu sudah dibahas, ya, dan itu sekarang dalam proses. Bapak Presiden juga seperti kita ketahui sudah menyampaikan persetujuannya," kata Tata di Kompleks Parlemen pada Kamis, 15 Oktober 2026.

Menurut Tata, pembahasan bantuan tersebut kini ditangani pada tingkat teknis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan langkah penanganan karhutla dapat berjalan efektif.

Ia menegaskan, karhutla menjadi persoalan serius yang mendapat perhatian langsung dari Presiden Prabowo. Pemerintah pun telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk menanggulangi kebakaran dan menekan dampak kabut asap.

"Jumlah personel yang diturunkan itu untuk enam provinsi sudah sangat banyak, ya, sekitar 60 ribu personel, dan juga berbagai set, ya, seperti helikopter, pesawat, itu jumlahnya juga cukup besar untuk melakukan water bombing, untuk melakukan rekayasa cuaca," tutur Tata.

Meski berbagai upaya telah dilakukan, Tata mengakui kondisi cuaca masih menjadi tantangan besar dalam penanganan karhutla. Karena itu, pengerahan personel dan penggunaan peralatan pendukung terus menjadi bagian penting dari langkah pemerintah untuk mengendalikan kebakaran.

Selain melakukan penanganan di dalam negeri, pemerintah Indonesia juga menjalankan kewajiban pelaporan secara berkala kepada ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution (ACC THPC), lembaga koordinasi ASEAN yang menangani persoalan kabut asap lintas batas.

Tata menjelaskan, Indonesia telah menyampaikan data mengenai kondisi terkini, perkembangan karhutla, serta berbagai langkah penanganan yang telah dilakukan kepada pusat koordinasi tersebut.

"Jadi sejak bulan Agustus ACC THPC ini itu adanya kan di interim Coordinating Centre-nya kan adanya di Sekretariat ASEAN. Dan mereka menetapkan level 3 dan kita telah memenuhi seluruh kewajiban-kewajiban kita untuk menyampaikan pelaporan secara reguler," ujar Tata.

Ia juga menyampaikan bahwa laporan terbaru menunjukkan adanya perkembangan positif dalam penanganan karhutla, terutama dari sisi penurunan jumlah titik panas atau hotspot.

"Dan dari laporan yang terakhir saya dapatkan bahwa ada kemajuan, ya. Setiap hari ada kemajuan, jumlah hotspot itu berkurang, ya. Jadi itu yang mungkin detailnya bisa ditanyakan kepada BNPB," kata dia lagi.

Dengan persetujuan bantuan dari negara-negara tetangga, pemerintah berharap penanganan karhutla di berbagai daerah dapat semakin optimal. Namun, tantangan cuaca masih perlu diantisipasi agar upaya pemadaman dan pengendalian kabut asap dapat berjalan lebih efektif. [DR]