IDNVoice.com - Badan Gizi Nasional (BGN) mengaktifkan 16 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) Provinsi Papua Barat. Pengoperasian dapur tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas cakupan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I BGN Dr Harjito B mengatakan daerah 3T dengan prevalensi stunting tinggi menjadi salah satu prioritas dalam perluasan layanan MBG.
Hal tersebut disampaikannya seusai mengikuti acara aktivasi dapur SPPG 3T secara virtual di Manokwari, Jumat.
“Untuk Papua Barat, daerah dengan prevalensi stunting tertinggi yaitu Kabupaten Pegunungan Arfak yakni 51,5 persen berdasarkan data SSGI,” kata dia pada Jumat, 2 Oktober 2026.
Sebanyak 16 dapur SPPG 3T yang diaktifkan tersebut tersebar di enam kabupaten. Rinciannya, lima dapur berada di Kabupaten Fakfak, empat dapur di Manokwari Selatan, kemudian Kaimana, Teluk Wondama, dan Manokwari masing-masing dua dapur, serta satu dapur di Kabupaten Pegunungan Arfak.
Dari 16 dapur tersebut, jumlah penerima manfaat Program MBG mencapai kurang lebih 5.844 orang. Penerima manfaat terdiri atas peserta didik serta kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan bayi lima tahun atau kelompok 3B.
“Peresmian SPPG 3T merupakan bagian dari upaya menekan prevalensi stunting,” ujarnya.
Harjito menegaskan pengoperasian SPPG di wilayah 3T harus dibarengi dengan penerapan tata kelola yang sesuai standar BGN. Setiap kepala SPPG bertanggung jawab memastikan seluruh proses operasional berjalan sesuai ketentuan.
Aspek yang menjadi perhatian mencakup keamanan pangan hingga proses distribusi makanan kepada penerima manfaat.
BGN juga memberikan ruang kepada satuan tugas pemerintah provinsi maupun kabupaten di Papua Barat untuk melakukan inspeksi mendadak ke setiap SPPG.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan Program MBG berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan.
“Kami persilahkan jika mau lakukan inspeksi mendadak. Kami sudah siapkan formnya, silahkan cek, apakah SPPG sudah terapkan sesuai ketentuan atau belum. Kami buka ruang,” ujarnya.
Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Nency Titty Lidya Wyzer mengatakan keberadaan dapur SPPG membantu pemenuhan kebutuhan gizi generasi muda, khususnya masyarakat yang tinggal di kawasan 3T.
Namun, ia mengingatkan pengelola dan petugas SPPG agar tetap menjaga mutu serta keamanan makanan. Kebersihan dapur juga harus menjadi perhatian agar seluruh proses produksi berjalan sesuai standar operasi yang ditetapkan BGN.
“Kita ketahui bersama, pemenuhan gizi untuk kawasan 3T masih menghadapi tantangan. Oleh karena itu, kehadiran SPPG sangat penting dalam menjawab masalah dimaksud,” ujarnya.
Nency juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, untuk bersama-sama mendukung kelancaran Program MBG di Papua Barat.
Menurut dia, pemenuhan gizi tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam menyiapkan sumber daya manusia Papua Barat yang unggul dan berdaya saing.
“Keberhasilan Program MBG membutuhkan dukungan semua pihak, karena tujuannya agar anak-anak Papua Barat tumbuh dengan gizi yang terpenuhi,” ucapnya.
Dengan diaktifkannya 16 dapur SPPG 3T tersebut, layanan MBG diharapkan semakin menjangkau masyarakat di wilayah yang memiliki tantangan geografis sekaligus kebutuhan pemenuhan gizi yang tinggi. [DR]