Ajak NU Kurangi Politik Praktis, Sekjen Golkar: Perkuat Peran dalam Politik Kebangsaan

IDNVoice.com - Sekretaris Jenderal Partai Golkar M. Sarmuji mengajak Nahdlatul Ulama (NU) untuk mengurangi keterlibatan dalam politik praktis dan memperkuat perannya sebagai kekuatan politik kebangsaan yang mampu menjadi penyeimbang sekaligus pemberi nasihat bagi negara.

Pernyataan tersebut disampaikan Sarmuji dalam diskusi "Bincang-bincang Menjelang Muktamar NU" bertajuk "NU Masa Depan dan Masa Depan NU" yang diselenggarakan Yayasan Talibuana Nusantara di Jakarta, Kamis (2 Juli 2026).

Menurut Sarmuji, hubungan NU dengan dunia politik tidak dapat dipisahkan. Namun, ia berharap organisasi tersebut lebih mengedepankan peran dalam politik kebangsaan dibandingkan terlibat langsung dalam kontestasi politik praktis.

"Suka atau tidak suka, NU itu lekat dengan politik, sangat lekat. Tetapi sebagai orang NU yang tidak berada di partai yang identik dengan NU, saya berharap kelekatan NU dengan politik kecil itu dikurangi, sebaliknya keterlibatan NU di politik besar harus makin diperkuat," kata Sarmuji dalam keterangan tertulisnya pada Jumat, 3 Juli 2026.

Ia menjelaskan terdapat perbedaan mendasar antara politik kecil dan politik besar. Menurutnya, apabila NU lebih disibukkan menjadi tim sukses atau menentukan siapa calon yang akan menang dalam pemilihan presiden, maka organisasi tersebut sedang terjebak dalam politik kecil.

Sebaliknya, apabila NU lebih fokus mengawal kualitas penyelenggaraan pemilu agar suara rakyat benar-benar tercermin secara adil, maka NU sedang memainkan peran dalam politik besar.

"NU tentu lebih baik terlibat dalam politik besar, yakni politik kebangsaan, dengan memosisikan diri sebagai civil society yang bisa menasihati negara. Ini yang saat ini sangat kurang, civil society yang mampu menasihati negara, apalagi menasihati dengan cara yang adem penuh kelembutan seperti tradisi NU," ujarnya.

Sarmuji juga menilai kritik maupun nasihat kepada pemerintah sebaiknya disampaikan dengan pendekatan yang santun, dialogis, dan tidak konfrontatif agar lebih mudah diterima.

Menurutnya, cara tersebut merupakan tradisi yang selama ini melekat dalam NU dan selaras dengan teladan Nabi Muhammad SAW dalam memberikan nasihat kepada pemimpin.

"Karakter ini sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad: kalau mau menasihati pemimpin maka tariklah dia dalam ruang yang tertutup. NU punya tradisi seperti itu, bisa menasihati negara tanpa membuat negara tersinggung. Inilah yang saat ini kosong," katanya.

Lebih lanjut, Sarmuji menegaskan organisasi kemasyarakatan memiliki peran penting sebagai penyeimbang kekuasaan. Namun, efektivitas peran tersebut bergantung pada cara penyampaian kritik yang dapat diterima oleh pemerintah.

"Maka dibutuhkan betul organisasi seperti NU yang bisa menasihati negara supaya tetap dalam track yang benar dengan cara yang lebih bisa diterima. NU tidak perlu sibuk siapa yang menang pemilu dan siapa yang menang pilpres. NU tidak perlu khawatir tidak mendapat berkah politik karena justru NU makin diperhitungkan kalau bermain di politik besar," ujarnya.

Menurut Sarmuji, penguatan peran NU sebagai organisasi masyarakat sipil dalam politik kebangsaan akan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kehidupan demokrasi dan tata kelola pemerintahan di Indonesia. [DR]