DPR dan Pemerintah Bentuk Satgas Mitigasi PHK, Antisipasi Ancaman 55 Ribu Buruh Kehilangan Pekerjaan

IDNVoice.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memfasilitasi rapat koordinasi pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bersama pemerintah, serikat pekerja, unsur kepolisian, dan penasihat khusus presiden. Langkah ini diambil sebagai respons atas meningkatnya ancaman PHK di berbagai sektor industri yang berpotensi berdampak pada sekitar 55 ribu pekerja.

Rapat koordinasi digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat (26 Juni 2026). Pertemuan tersebut dihadiri Menteri Sekretaris Negara yang juga Ketua Satgas Mitigasi PHK, Menteri Ketenagakerjaan, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, Desk Ketenagakerjaan Polri, serta Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.

"Pada hari ini kami sudah mengadakan rapat koordinasi tentang Satgas Mitigasi PHK dari pihak pemerintah dan DPR. Tadi rapat diikuti oleh Menteri Sekretaris Negara selaku Ketua Satgas Mitigasi PHK, kemudian Menteri Ketenagakerjaan, Presiden Serikat Pekerja Pak Andi Gani, Desk Ketenagakerjaan Polri, dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Tenaga Kerja," ujar Dasco kepada wartawan.

Menurut Pimpinan DPR RI Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) itu, koordinasi lintas lembaga menjadi penting agar pemerintah, DPR, pelaku usaha, dan serikat pekerja memiliki langkah yang selaras dalam menghadapi ancaman PHK yang mulai meningkat di berbagai sektor industri.

Urgensi pembentukan Satgas semakin menguat di tengah tekanan yang dihadapi dunia usaha. Salah satu pemicunya adalah kenaikan harga gas industri dari sekitar 6 dolar Amerika Serikat menjadi 23 dolar AS per MMBTU. Kondisi tersebut diperkirakan berpotensi memicu PHK terhadap sekitar 55 ribu buruh, tidak hanya di industri keramik, tetapi juga dapat merembet ke sektor tekstil dan industri padat karya lainnya.

Dasco menegaskan, DPR dan pemerintah akan terus memperkuat koordinasi agar langkah mitigasi dapat berjalan efektif.

"Pemerintah dan DPR akan rutin bertemu untuk kemudian berkoordinasi. Dari DPR nanti akan dipimpin oleh (Wakil Ketua DPR RI) Pak Cucun Samsurijal," ungkapnya.

Dalam rapat tersebut, pemerintah memaparkan bahwa Satgas Mitigasi PHK akan melakukan pemetaan terhadap perusahaan-perusahaan yang berpotensi melakukan PHK, sekaligus mengidentifikasi penyebabnya. Faktor yang akan dipetakan antara lain persoalan pasokan energi, penurunan permintaan pasar, hingga konflik internal di dalam perusahaan.

Ketua Satgas Mitigasi PHK yang juga Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengatakan pembentukan Satgas bertujuan memperkuat koordinasi lintas kementerian, serikat pekerja, dan aparat penegak hukum dalam memantau serta memitigasi potensi PHK.

"Kita bekerja bersama-sama untuk melakukan monitoring dan saling bertukar informasi berkenaan dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di perusahaan-perusahaan yang berpotensi timbulnya PHK," ujar Prasetyo.

Melalui pembentukan Satgas Mitigasi PHK, DPR berharap pemerintah dapat mendeteksi persoalan ketenagakerjaan sejak dini sehingga penyelesaian tidak dilakukan setelah PHK terjadi, melainkan difokuskan pada langkah pencegahan dan penyelamatan lapangan kerja. [DR]