Bakom: KDKMP Harus Punya Pasar dan Pendapatan, Bukan Sekadar Bangunan

IDNVoice.com – Tenaga Ahli Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Fithra Faisal Hastiadi, menilai tantangan utama pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) memasuki tahun ketiga pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming adalah memastikan koperasi tidak hanya selesai dibangun secara fisik, tetapi juga mampu menjalankan usaha produktif dan berkelanjutan.

Menurut Fithra, KDKMP perlu bertransformasi dari program pembangunan kelembagaan menjadi entitas ekonomi yang kompetitif, memiliki model bisnis yang layak, serta mampu menghasilkan pendapatan secara mandiri.

"Kami melihat tantangan utama Koperasi Desa Merah Putih adalah bagaimana mentransformasikannya dari sebuah program pembangunan kelembagaan menjadi entitas ekonomi yang produktif, kompetitif dan memiliki keberlanjutan bisnis," kata Fithra dikutip dari Antara pada Selasa, 20 Oktober 2026.

Ekonom tersebut menegaskan, koperasi tidak semestinya hanya dipandang sebagai infrastruktur fisik atau instrumen distribusi bantuan pemerintah. Lebih dari itu, KDKMP harus mampu memperkuat posisi masyarakat dalam kegiatan produksi, distribusi, dan penciptaan nilai tambah ekonomi.

Salah satu aspek fundamental yang perlu diperhatikan pemerintah dalam mempercepat pengembangan KDKMP adalah kelayakan model bisnis (business viability). Setiap koperasi harus memiliki kegiatan usaha yang sesuai dengan karakteristik dan potensi ekonomi lokal agar dapat beroperasi secara efektif sekaligus memenuhi kebutuhan anggotanya.

Fithra mencontohkan, koperasi di wilayah pertanian dapat berperan sebagai penyerap hasil panen atau off-taker. Sementara itu, koperasi di kawasan pesisir dapat diarahkan untuk memperkuat pengolahan, penyimpanan, dan distribusi hasil perikanan.

Dengan model bisnis yang sesuai, koperasi diharapkan tidak sekadar menjalankan fungsi distribusi barang, tetapi juga meningkatkan nilai tambah produk lokal dan memperkuat pendapatan masyarakat.

Selain itu, Fithra menekankan pentingnya integrasi KDKMP ke dalam jaringan produksi (production network) yang lebih luas. Menurutnya, koperasi dapat membantu meningkatkan efisiensi logistik, memperpendek rantai distribusi, serta memperkuat posisi tawar produsen kecil.

Meski demikian, pengembangan KDKMP harus tetap memperhatikan keberadaan pelaku usaha yang telah tumbuh di desa, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), warung, serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dengan begitu, koperasi dapat berkembang tanpa mengabaikan ekosistem ekonomi lokal.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah profesionalisme pengelolaan. Fithra menyebut KDKMP membutuhkan manajemen yang kompeten, sistem pembukuan transparan, digitalisasi transaksi, serta pengawasan yang memadai.

Tata kelola tersebut diperlukan agar kegiatan usaha berjalan secara akuntabel, sekaligus menjaga kepercayaan anggota terhadap koperasi.

Dalam perspektif yang lebih luas, Fithra memandang KDKMP sebagai instrumen transformasi struktural ekonomi yang dapat menghubungkan kegiatan ekonomi masyarakat desa dengan sistem produksi nasional.

Melalui penguatan koperasi, desa diharapkan tidak hanya menjadi konsumen barang yang diproduksi di perkotaan atau luar negeri, tetapi juga berkembang menjadi pusat produksi, distribusi, dan penciptaan nilai tambah.

"Koperasi yang berhasil bukanlah koperasi yang sekadar memiliki gedung, tetapi koperasi yang memiliki pasar, menghasilkan pendapatan, memperkuat usaha anggotanya dan akhirnya mampu berdiri di atas kaki sendiri," ujarnya.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan KDKMP perlu diukur dari kemampuan menjalankan usaha, memperluas pasar, meningkatkan pendapatan anggota, dan menjaga keberlanjutan bisnis, bukan semata-mata dari jumlah bangunan yang telah diselesaikan. [DR]