IDNVoice.com – Sebanyak 77 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, dinyatakan siap beroperasi. Namun, koperasi tersebut masih menunggu arahan pemerintah pusat sebelum mulai melayani masyarakat.
Di sisi lain, pembangunan gerai KDKMP di 163 desa dan kelurahan telah rampung 100 persen dari total 286 desa dan kelurahan di Kabupaten Kendal. Pemerintah daerah bersama TNI kini mempercepat proses verifikasi dan validasi untuk memastikan kesiapan fisik serta kelengkapan sarana dan prasarana koperasi.
Persiapan operasional tersebut dibahas dalam pengarahan Tim Monitoring KDKMP Mabes TNI yang dipimpin Mayjen TNI Tatang Subarna di Pendopo Tumenggung Bahurekso Kendal, Rabu, 21 Oktober 2026. Kegiatan ini diikuti para manajer dan ketua KDKMP, Danramil, serta Babinsa.
Pengarahan tersebut bertujuan menyamakan persepsi mengenai tata kelola koperasi, terutama pembagian tugas dan kewenangan antara manajer dan pengurus. Kejelasan tanggung jawab dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih pekerjaan ketika koperasi mulai beroperasi.
Sebelumnya, Tim Monitoring Verifikasi dan Validasi (Verval) Mabes TNI menggelar rapat koordinasi bersama Tim Verval KDKMP Pemerintah Kabupaten Kendal di Ruang Ngesti Widhi Setda Kendal. Pertemuan itu membahas hasil pemeriksaan pembangunan fisik gerai, pergudangan, serta kelengkapan perlengkapan KDKMP.
Dalam proses tersebut, empat tim Verval Mabes TNI telah memeriksa 141 titik KDKMP di Kabupaten Kendal. Sementara itu, Tim Verval Pemerintah Kabupaten Kendal telah melakukan pemeriksaan di 153 titik.
Dandim 0715/Kendal Letkol Infanteri Ade Sohali mengatakan, pengarahan dari Tim Monitoring Mabes TNI diperlukan untuk memperjelas pembagian tugas pengelola koperasi sebelum kegiatan operasional dimulai.
"Sekarang manajer dan ketua koperasi sudah mempunyai gambaran tugas yang harus dikerjakan nanti ketika operasional," ucapnya pada Rabu, 21 Oktober 2026.
Ade Sohali menambahkan, hasil verifikasi dan validasi menunjukkan masih terdapat sejumlah KDKMP yang belum menerima seluruh sarana dan prasarana (sarpras). Karena itu, kunjungan Tim Mabes TNI diharapkan dapat mendorong percepatan pengiriman perlengkapan agar koperasi segera beroperasi.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kendal Agus Dwi Lestari menjelaskan, tahapan berikutnya setelah proses verifikasi dan validasi adalah penyusunan berita acara serah terima (BAST). Setelah menerima BAST, pengelola KDKMP masih harus menunggu perintah operasional dari pemerintah pusat.
"KDMP ini sudah ditunggu masyarakat, karena membantu kebutuhan masyarakat. Terutama barang-barang yang disubsidi pemerintah," ujarnya.
Dengan rampungnya pembangunan sejumlah gerai dan berjalannya proses verifikasi, pemerintah daerah berharap operasional KDKMP di Kendal dapat segera dimulai. Kehadiran koperasi ini diharapkan memudahkan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok, khususnya barang-barang yang mendapat subsidi pemerintah. [DR]